Gubernur Gorontalo Cari Solusi Relokasi Pedagang PPI Tenda

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, berupaya mencari solusi terbaik terkait relokasi belasan pedagang di Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Tenda yang dikeluhkan akan mengganggu perekonomian mereka.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, telah menerima pengaduan dari belasan pedagang Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Tenda Kota Gorontalo pada Senin, 7 April 2024. Para pedagang tersebut mengeluhkan rencana relokasi yang dikhawatirkan akan berdampak buruk pada mata pencaharian mereka.

Para pedagang tersebut mendatangi rumah jabatan Gubernur untuk menyampaikan keluhan mereka. Gubernur Gusnar Ismail menanggapi aduan tersebut dengan cepat dan menyatakan empati atas kondisi para pedagang. "Mereka mendatangi saya di rumah jabatan, tentu respons cepat harus diberikan pemerintah atas aduan ini," ujar Gusnar.

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para pedagang untuk mencurahkan isi hati dan kekhawatiran mereka akan masa depan usaha mereka. Gubernur pun menegaskan komitmen pemerintah untuk mencari solusi terbaik. "Saya merasakan betul apa yang bapak ibu rasakan, masalah bapak ibu adalah masalah kami juga. Kami akan mencarikan solusi terbaik yang berbasis pada kemanusiaan agar roda ekonomi bapak dan ibu sekalian, terus berjalan," tegas Gusnar.

Gubernur Gusnar Ismail mengakui bahwa berdasarkan regulasi, PPI Tenda memang tidak diperuntukkan bagi pasar tradisional. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengidentifikasi permasalahan riil di lapangan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Memang tempat pelelangan ikan dan pangkalan pendaratan ikan tidak diperuntukkan untuk pasar tradisional," jelasnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Gorontalo untuk mencari solusi yang tepat.

Para pedagang yang tergabung dalam Aliansi Pasar Rempah Sayur-Ikan Tradisional Indonesia dipimpin oleh Darmin Hamzah. Mereka meminta solusi terbaik atas rencana pengosongan PPI Tenda. Ketidakpastian tempat berjualan setelah relokasi menjadi kekhawatiran utama para pedagang. "Kalau pelelangan ditutup oleh pemerintah kota, kami bingung mau berjualan di mana pak gubernur. Kami hanya pedagang kecil, kami berdagang bukan mencari kaya. Bagi kami yang penting perut sudah terisi dengan hasil jualan kecil-kecilan sudah sangat cukup," ungkap Darmin Hamzah mewakili keresahan para pedagang.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah berupaya berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Gorontalo untuk mencari lokasi relokasi yang tepat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah Pasar Sentral Kota Gorontalo. Namun, detail rencana relokasi dan solusi yang ditawarkan masih terus dikaji dan dibicarakan bersama.

Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2017, pengelolaan PPI Tenda berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menyadari pentingnya keseimbangan antara regulasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, upaya mencari solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan semua pihak terus dilakukan. Komunikasi intensif antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Gorontalo diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi para pedagang.

Relokasi pedagang PPI Tenda menjadi tantangan yang membutuhkan solusi komprehensif. Tidak hanya sekadar memindahkan lokasi berjualan, tetapi juga perlu diperhatikan aspek ekonomi dan sosial para pedagang agar mereka tetap dapat mempertahankan mata pencahariannya. Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan dan pendampingan yang memadai selama proses relokasi berlangsung.

Ke depannya, diharapkan akan tercipta solusi yang adil dan berkelanjutan bagi para pedagang PPI Tenda. Solusi tersebut harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan regulasi yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan usaha para pedagang dan perekonomian masyarakat Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus berupaya mencari solusi terbaik dan memastikan bahwa relokasi ini tidak merugikan para pedagang kecil. Mereka berharap dapat menemukan titik temu yang dapat menyejahterakan semua pihak yang terlibat.