Gubernur NTB Bahas Pembangunan Strategis dengan Menko AHY, Fokus Jalan Lembar-Kayangan

Gubernur NTB bertemu Menko Infrastruktur AHY untuk membahas pembangunan strategis, termasuk jalur transportasi Pelabuhan Lembar-Kayangan dan pengelolaan sampah.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, baru-baru ini bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk membahas sejumlah proyek pembangunan strategis di NTB. Pertemuan penting ini difokuskan pada peningkatan konektivitas dan efisiensi logistik di wilayah tersebut.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah pembangunan jalur transportasi yang efisien antara Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Kayangan. Gubernur Iqbal menekankan perlunya jalur alternatif untuk mempercepat dan mempermurah arus logistik dan penumpang. "Di antara yang saya bahas dengan Pak Menteri, jalan port to port yang paling efisien untuk memperlancar arus penumpang dan logistik," ungkap Gubernur Iqbal dalam keterangan pers.

Pertemuan tersebut juga membahas rencana pengembangan jalur logistik laut yang lebih murah dan efisien, menggunakan sistem barge-container atau bulk. Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa NTB akan memulai kajian bersama Institut Sepuluh November Surabaya untuk merealisasikan rencana ini. Peningkatan infrastruktur transportasi dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB.

Selain infrastruktur transportasi, Gubernur Iqbal juga menyampaikan usulan untuk memasukkan NTB dalam daftar daerah prioritas pengolahan sampah menjadi energi. Hal ini merujuk pada Perpres 35 tahun 2018 yang mengatur mengenai harga beli listrik dari PLN dan subsidi pemerintah terkait tipping fee sampah. Gubernur Iqbal berharap mendapatkan dukungan dari Menko AHY mengingat perhatian khusus yang selama ini diberikan kepada NTB.

Menanggapi hal tersebut, Menko AHY menyambut positif inisiatif Gubernur Iqbal. Beliau menyatakan akan memberikan perhatian khusus pada usulan tersebut, mengingat banyak permasalahan di Indonesia yang membutuhkan solusi inovatif, terutama yang berkaitan dengan konektivitas dan arus logistik. "Karena banyak persoalan di Indonesia yang butuh solusi yang out of the box, khususnya terkait dengan konektivitas dan arus logistik," ujar Menko AHY.

Saat ini, Perpres 35 tahun 2018 hanya mencantumkan 12 daerah sebagai penerima dukungan pusat dalam pengolahan sampah, yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado. NTB berharap dapat bergabung dalam program ini untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan menciptakan energi terbarukan.

Pembangunan jalur Pelabuhan Lembar-Kayangan dan pengelolaan sampah merupakan tantangan besar bagi NTB. Namun, dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan proyek-proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan lingkungan di NTB. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di provinsi tersebut.

Inisiatif Gubernur Iqbal untuk mencari solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan infrastruktur dan pengelolaan sampah patut diapresiasi. Semoga pertemuan dengan Menko AHY dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.

Dengan adanya komitmen dari Menko AHY untuk memberikan perhatian khusus, diharapkan NTB dapat segera mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana pembangunan strategis tersebut. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan konektivitas, efisiensi logistik, dan pengelolaan lingkungan di NTB.