Artikel ini ditulis oleh
Editor Indra Gultom
I
Reporter Indra Gultom
Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda Bantuan Hukum HST: Wujudkan Keadilan Bagi Semua

Kemenkum Kalsel telah melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, guna memastikan akses keadilan bagi semua.

Sumber Antara
Kemenkumham Riau Harmonisasi Ranperda Adat Kuansing: Jaminan Perlindungan Hukum Adat

Kemenkumham Riau membantu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harmonisasi Ranperda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk memastikan aturan tak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan efektif di lapangan.

Kemenkumham
Efisiensi Anggaran Dukung Pengembangan UMKM: Kata Bambang Haryo

Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono, mendorong efisiensi anggaran infrastruktur untuk mendanai pengembangan UMKM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat UMKM menyerap 96 persen tenaga kerja.

Sumber Antara
Efisiensi Anggaran Dukung Pengembangan UMKM: Kata Bambang Haryo

Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono, mendorong efisiensi anggaran infrastruktur untuk mendanai pengembangan UMKM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat UMKM menyerap 96 persen tenaga kerja.

Sumber Antara
Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan, Jamin Kepastian Hukum Daerah

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan untuk memastikan peraturan daerah selaras dengan hukum nasional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

#planetantara
Harmoni Masyarakat: Kunci Pembangunan Nasional versi Kemendagri

Kemendagri tekankan pentingnya harmoni sosial sebagai kunci pembangunan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencegah konflik sosial di tengah kemajuan teknologi dan keberagaman.

Kemendagri
Kemenkumham Usul Rekonstruksi Anggaran Rp3,3 Triliun demi Efisiensi

Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan rekonstruksi anggaran menjadi Rp3,3 triliun untuk tahun 2025, setelah sebelumnya mengalami pemblokiran anggaran sebesar Rp2,2 triliun demi efisiensi sesuai Instruksi Presiden.

Sumber Antara
Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Tenaga Honorer Meski Ada Efisiensi Anggaran

Pemerintah memastikan tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) meskipun ada efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun untuk APBN dan APBD 2025.

konten ai
HST Kekurangan 4.750 ASN: Dampak dan Solusi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kekurangan 4.750 ASN dan merumahkan tenaga honorer, memicu keresahan dan tuntutan solusi dari DPRD dan tenaga honorer yang terdampak.

Sumber Antara
Menko AHY: Pejabat Kemenko Infrastruktur Garda Terdepan Pembangunan Nasional

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik pejabat Kemenko Infrastruktur sebagai garda terdepan pembangunan infrastruktur dan wilayah, mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

#planetantara
Hakim Tolak Eksepsi Mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, Kasus Suap Rp68 Miliar Berlanjut

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan menolak eksepsi Terbit Rencana Perangin-angin dan Iskandar Perangin-angin terkait kasus dugaan suap proyek di Pemkab Langkat senilai Rp68,4 miliar; persidangan berlanjut.

#planetantara
Kolaborasi Kunci Majukan Desa di Tengah Pemotongan Anggaran

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mendorong kolaborasi untuk memajukan desa meskipun anggaran negara dipotong Rp306,69 triliun.

Sumber Antara
Korem 091/ASN Dukung Ketahanan Pangan Mahulu lewat TMMD 2025

Korem 091/ASN mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, melalui program TMMD ke-123 yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Kampung Laham pada Februari-Maret 2025.

konten ai