Istana Pastikan Beasiswa dan Operasional Pendidikan Aman dari Efisiensi Anggaran

Pemerintah memastikan anggaran beasiswa dan operasional pendidikan tetap aman meskipun ada efisiensi anggaran, fokus pada efisiensi kegiatan seremonial dan non-esensial.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Kabar efisiensi anggaran sempat menimbulkan kekhawatiran terkait pemangkasan dana beasiswa dan operasional pendidikan. Namun, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KPK), Hasan Nasbi, memberikan klarifikasi penting. Dalam pernyataan resmi Jumat lalu di Kantor KPK, Jakarta Pusat, Hasan menegaskan bahwa anggaran untuk beasiswa dan operasional pendidikan tetap aman dan tidak akan terdampak efisiensi.

Hasan menekankan komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan program-program penting seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan berbagai jenis beasiswa lainnya. "Pemerintah memastikan layanan pendidikan, termasuk operasional perguruan tinggi, tidak akan terdampak. KIP dan beasiswa akan dilanjutkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang tengah dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga bertujuan untuk memastikan tepat sasaran. Proses rekonstruksi anggaran ini mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. Empat hal yang dijamin aman dari efisiensi adalah gaji pegawai, prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.

Pendidikan, sebagai bagian integral dari layanan publik, otomatis termasuk dalam kategori yang terlindungi. Hal ini diperkuat oleh posisi pendidikan sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), sebuah program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, anggaran yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak akan dikurangi.

Hasan menjelaskan bahwa jika ada efisiensi yang menyentuh bidang pendidikan, itu hanya akan menyasar pada hal-hal yang bersifat seremonial dan tidak mempengaruhi layanan publik secara langsung. Contohnya, efisiensi akan dilakukan pada pengeluaran untuk alat tulis kantor (ATK), forum group discussion (FGD), dan monitoring evaluasi (monev).

Dengan kemajuan teknologi saat ini, kegiatan kajian dan evaluasi dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi telekonferensi, sehingga penghematan biaya dapat dilakukan. "Percayalah, biaya kuliah, KIP kuliah, dan beasiswa merupakan layanan yang dijamin pemerintah," pungkas Hasan.

Pernyataan Hasan Nasbi ini menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Satrio Soemantri Brodjonegoro, pada Rabu (12/2). Mendikbudristek sebelumnya sempat memaparkan potensi pemangkasan anggaran beberapa beasiswa, termasuk KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan.

Mendikbudristek mencatat potensi pemangkasan anggaran beasiswa mencapai Rp1,31 triliun dari pagu awal Rp14,698 triliun. Namun, Mendikbudristek juga mengusulkan agar anggaran beasiswa tidak termasuk dalam komponen yang terkena efisiensi.

Meskipun ada rencana efisiensi anggaran, pemerintah memastikan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pendidikan. Anggaran untuk beasiswa dan operasional pendidikan akan tetap terjaga, dengan fokus efisiensi pada kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung pada layanan publik. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.