Kalbar Pastikan Pengisian Kekosongan ASN yang Pensiun, Prioritaskan Sektor Pendidikan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan akan mengisi kekosongan ASN yang pensiun, terutama di sektor pendidikan, guna menjaga kualitas layanan publik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memastikan langkah strategis untuk mengisi kekosongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki masa pensiun, terutama di sektor pendidikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Beliau mengungkapkan bahwa pada tahun depan, sebanyak 358 ASN akan pensiun, dengan jumlah terbesar berasal dari sektor pendidikan, khususnya guru. Pernyataan ini disampaikan saat beliau menghadiri kegiatan pembekalan menjelang purna tugas PNS di lingkungan Pemprov Kalbar tahun 2025 di Pontianak, Kamis.

Rincian ASN yang akan pensiun meliputi 12 ASN golongan S02, 38 ASN golongan S03, dan sebagian besar lainnya berasal dari sektor pendidikan. Gubernur Norsan menekankan pentingnya antisipasi kekosongan jabatan ini, terutama di sektor pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan masyarakat. Pemprov Kalbar berkomitmen untuk mengisi kekosongan tersebut dengan ASN baru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran sistem pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan. "Pensiun adalah bagian dari kehidupan," ujar Gubernur Norsan. "Namun, kita harus memastikan bahwa kekosongan yang ditinggalkan tidak akan mengganggu pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan yang membutuhkan banyak tenaga pengajar yang berkualitas." Beliau juga memberikan semangat dan arahan kepada ASN yang akan pensiun agar tetap berkontribusi, baik melalui kegiatan sosial, berwirausaha, atau kegiatan lainnya.

Gubernur Ria Norsan menjelaskan bahwa Pemprov Kalbar akan memprioritaskan pengisian kekosongan jabatan di sektor pendidikan dengan ASN baru dan PPPK. Hal ini didasari oleh pentingnya peran guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat. Pemprov Kalbar menyadari bahwa keberadaan guru yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di daerah. Proses perekrutan akan dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Selain sektor pendidikan, sektor lain seperti administrasi pemerintahan dan sektor-sektor penting lainnya juga akan mengalami kekosongan. Pemprov Kalbar memastikan proses perekrutan untuk semua sektor akan dilakukan dengan prinsip yang sama, yaitu transparan, adil, dan sesuai kebutuhan. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

Gubernur juga memberikan contoh pengalaman pribadinya, di mana beliau memutuskan pensiun dini karena kebutuhan keluarga, namun akhirnya kembali ke dunia pemerintahan dan menduduki posisi yang lebih tinggi. Beliau mengajak para ASN yang akan pensiun untuk tidak berkecil hati dan melihat masa pensiun sebagai awal babak baru dalam hidup. Dukungan dari Pemprov Kalbar juga diberikan bagi ASN yang ingin berwirausaha melalui program pinjaman usaha.

Pemprov Kalbar menegaskan komitmennya untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh ASN yang pensiun. Perekrutan ASN baru dan P3K akan dilakukan dengan prioritas tinggi di sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik di Kalimantan Barat, terutama di sektor pendidikan. Proses perekrutan yang transparan, adil, dan sesuai kebutuhan diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemprov Kalbar berharap kualitas pelayanan publik di Kalimantan Barat, khususnya dalam sektor pendidikan, dapat terus terjaga dan ditingkatkan. Selain itu, langkah ini juga membuka kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pemprov Kalbar berkomitmen untuk memastikan transisi yang lancar dan tidak mengganggu pelayanan publik.

Tidak hanya fokus pada pengisian kekosongan, Pemprov Kalbar juga memberikan dukungan bagi para ASN yang pensiun untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Dukungan ini berupa program pinjaman usaha bagi mereka yang ingin berwirausaha, serta prioritas bagi ASN yang ingin melanjutkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan dan masa depan para ASN yang telah mengabdi.

Dengan demikian, Pemprov Kalbar telah menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi tantangan pengisian kekosongan ASN yang pensiun. Komitmen terhadap kualitas pelayanan publik dan dukungan bagi para ASN yang pensiun menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan di Kalimantan Barat.