Kemendikbudristek Siap Dukung Riset Haji, Dorong Peningkatan Pelayanan Jamaah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan kesiapannya mendukung riset peningkatan kualitas pelayanan haji Indonesia melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kampus di Arab Saudi dan diaspora Indonesi
Jakarta, 12 Maret 2024 - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI, Brian Yuliarto, menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dalam mendukung berbagai riset terkait penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini disampaikannya setelah menerima audiensi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BPHU), Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Selasa (11/03). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji yang diberikan kepada masyarakat Indonesia.
Mendikbudristek menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut. Beliau melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam hal sumber daya manusia, khususnya para dosen di ratusan perguruan tinggi negeri dan swasta. "Indonesia memiliki ratusan ribu dosen, jadi kami tertarik juga untuk melakukan riset-riset haji. Kami ingin berkontribusi. Kampus-kampus juga siap," ujar Mendikbudristek dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.
Langkah konkret yang akan diambil Kemendikbudristek meliputi kerja sama dengan perguruan tinggi di Arab Saudi. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan dan peningkatan pelayanan jamaah haji Indonesia. Selain itu, potensi dana penelitian dari perguruan tinggi luar negeri yang telah menjalin kerja sama dengan Kemendikbudristek juga akan dimanfaatkan secara optimal.
Kerja Sama dengan Kampus di Arab Saudi dan Diaspora Indonesia
Kemendikbudristek tidak hanya berfokus pada kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam negeri. Menteri Brian juga mengungkapkan rencana untuk menggandeng diaspora Indonesia yang berada di Arab Saudi. Para diaspora ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan haji.
Dengan melibatkan diaspora, diharapkan akan tercipta solusi yang lebih komprehensif dan efektif, mengingat mereka memiliki pemahaman langsung tentang kondisi di lapangan. Keterlibatan mereka akan memperkaya perspektif dan memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan riset dan inovasi di bidang pelayanan haji.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi seluruh jamaah Indonesia. Kerja sama antar berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif dan efektif dalam mengatasi tantangan yang ada.
Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji dan UU Penyelenggaraan Haji
Wakil Kepala BPHU, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji. Revisi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan, termasuk inefisiensi dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Dahnil berharap revisi UU ini dapat menghasilkan sistem pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Kemendikbudristek dalam pengelolaan haji dan umrah, sehingga tercipta sinergi yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah.
Dengan adanya revisi UU dan kerja sama antar lembaga, diharapkan penyelenggaraan haji di masa mendatang akan lebih terarah, tertib, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jamaah Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kerja sama antara Kemendikbudristek dan BPHU ini diharapkan dapat menghasilkan riset-riset yang inovatif dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan haji di Indonesia. Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lebih lancar dan memberikan pengalaman spiritual yang berkesan bagi para jamaah.
