PKB Usul BP Haji Diubah Menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengusulkan perubahan Badan Pengelola Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Jakarta, 19 Februari 2024 (ANTARA) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, mengusulkan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan mengubah Badan Pengelola Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Usulan ini disampaikan dalam pidato kunci pada Diskusi Publik yang digelar DPP PKB di Jakarta, Rabu lalu. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan manajemen dan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.
Menurut Muhaimin Iskandar, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan revolusi dalam pengelolaan haji dan umrah. Ia meyakini bahwa dengan beralih ke bentuk kementerian, manajemen pengelolaan haji akan menjadi lebih baik dan terstruktur. "Harusnya jadi menteri garis miring kepala badan, sehingga di bawah pengelolaan manajemen kementerian," ujarnya.
Muhaimin juga menyoroti kompleksitas manajemen haji saat ini. Ia menekankan perlunya ekosistem penyelenggaraan haji yang terintegrasi, sinergis, adil, dan amanah. "Amanah ini penting, karena kita memahami betul bahwa pelaksanaan yang setiap tahun kita jalankan selalu menelan korban. Sudah haji, haji lagi. Pasti ada persoalan yang sebetulnya terulang-ulang," tegas Muhaimin.
Revisi UU Haji dan Perbaikan Manajemen
Salah satu masalah yang terus berulang, berdasarkan pengalaman Muhaimin sebagai Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI selama empat periode, adalah kepadatan jamaah di Mina. Oleh karena itu, revisi UU Haji diharapkan dapat mengatasi masalah ini dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji di masa mendatang.
Muhaimin berharap diskusi publik yang digelar PKB dapat memberikan masukan berharga untuk revisi UU Haji. Ia menekankan pentingnya revisi tersebut untuk memastikan penyelenggaraan haji yang lebih lancar, sukses, dan membawa keberkahan bagi para jamaah.
Diskusi publik ini menjadi wadah untuk mengumpulkan berbagai masukan dan saran dari berbagai pihak terkait, guna menyempurnakan sistem penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia. Dengan adanya usulan perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah.
Melalui pembentukan kementerian, diharapkan akan tercipta koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait, sehingga dapat meminimalisir kendala dan permasalahan yang sering terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal ini juga akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana haji.
Masukan untuk Revisi UU Haji 2025
Dengan adanya usulan ini, diharapkan revisi UU Haji dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi jamaah haji dan umrah di Indonesia. Tujuan utama dari revisi ini adalah untuk menciptakan sistem penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih baik, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada para jamaah.
Selain itu, revisi UU Haji juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi para jamaah haji dan umrah, baik dari segi akomodasi, transportasi, maupun kesehatan. Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, diharapkan akan ada peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Kesimpulannya, usulan perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Revisi UU Haji yang mengakomodasi usulan ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang selama ini terjadi dan menciptakan sistem yang lebih baik untuk masa depan.
