BP Haji Jalin Kerja Sama dengan Muhammadiyah untuk Perbaikan Penyelenggaraan Haji
Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjalin kerja sama dengan Muhammadiyah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, dengan fokus pada efisiensi, transparansi, dan bimbingan syariah yang optimal.
Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) melakukan kunjungan ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Jumat, 7 Maret 2024, di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk meminta nasihat dan dukungan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BP Haji RI, Moch. Irfan Yusuf, didampingi Wakil Kepala Badan, Dahnil Anzar Simanjuntak, dan jajarannya. Pertemuan ini membahas berbagai strategi untuk meningkatkan pelayanan haji bagi umat Islam Indonesia.
Kepala BP Haji RI, Moch. Irfan Yusuf, menekankan komitmennya untuk menjalankan amanah dengan optimal. Ia berharap kolaborasi dengan Muhammadiyah akan menghasilkan penyelenggaraan haji yang lebih profesional dan sesuai harapan Presiden serta umat Islam Indonesia. "Dengan kolaborasi ini, kami berharap penyelenggaraan haji dapat lebih profesional dan sesuai harapan Presiden serta umat Islam Indonesia," ujar Irfan Yusuf.
Wakil Kepala BP Haji RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya reformasi dalam pengelolaan haji, dengan fokus pada efisiensi dan profesionalisme. BP Haji telah menyiapkan strategi EMAN (Efisien, Aman, Nyaman) dan visi tri sukses: sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, dan sukses peradaban.
Dukungan Muhammadiyah dan Revisi UU Haji
Pertemuan tersebut juga membahas dukungan Muhammadiyah terhadap revisi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Revisi ini diharapkan dapat memberikan BP Haji RI kewenangan penuh dalam menjalankan tugasnya sesuai mandat Presiden. Selain itu, dibahas pula wacana pelaksanaan Dam di Indonesia sebagai solusi atas berbagai kendala di Arab Saudi, demi optimalisasi manfaat bagi masyarakat Indonesia.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik komitmen BP Haji RI. Ia menekankan pentingnya pengelolaan haji yang matang, mengingat kompleksitasnya yang mencakup aspek syariah, sosial, ekonomi, dan politik. "Haji bukan hanya ibadah, tetapi juga bagian dari identitas keagamaan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, bimbingan syariah yang optimal dan tata kelola yang profesional sangat diperlukan," kata Haedar Nashir.
Haedar juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana haji, mengingat besarnya dana yang berputar dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Ia juga menyinggung aspek politik, di mana penyelenggaraan haji melibatkan kebijakan pemerintah, peran DPR, serta diplomasi dengan Arab Saudi, sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional.
Tantangan dan Harapan Ke Depan
Haedar Nashir menambahkan bahwa cita-cita teologis terbesar umat Islam adalah berhaji. Oleh karena itu, penyelenggaraan haji harus dikelola dengan sistem yang baik dan tidak bisa dilakukan secara instan. Ia juga berharap BP Haji RI dapat mengatasi tantangan seperti antrean panjang jamaah haji, terutama mengingat mayoritas calon jamaah berusia 50 tahun ke atas.
Pertemuan antara BP Haji dan Muhammadiyah ini menandai langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan sistem yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan optimal bagi para jamaah haji.
Dengan adanya dukungan dan nasihat dari Muhammadiyah, BP Haji optimistis dapat mewujudkan visi tri sukses penyelenggaraan haji, sehingga ibadah haji dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh jamaah.
