Keterlambatan visa haji menjadi penyebab utama terpisahnya jamaah dari rombongan, Kemenag berupaya melakukan reunifikasi jamaah haji.

Kebijakan baru Arab Saudi soal 'one kloter one syarikah' membuat jamaah haji Ponorogo terbagi dalam lima kloter dengan jadwal keberangkatan berbeda, memisahkan beberapa keluarga.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina memberikan apresiasi atas keberhasilan Ditjen Imigrasi menekan kasus jamaah haji ilegal, namun tetap mengingatkan perlunya aturan lebih tegas untuk mencegah praktik tersebut terulang.

Badan Penyelenggara Haji (BPH) memberikan imbauan serius kepada masyarakat Indonesia agar tidak tergiur tawaran ibadah haji ilegal tanpa visa resmi dari Pemerintah Arab Saudi, karena akan berujung deportasi.

Kementerian Agama memastikan Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines akan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji 2025, dengan total lebih dari 250.000 jemaah yang akan diangkut.

Badan Penyelenggara Haji (BPJ) mengusulkan peningkatan jumlah petugas haji perempuan untuk tahun depan guna meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi jamaah perempuan yang jumlahnya signifikan.

Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah menindak tegas travel haji ilegal dengan mencabut izin usaha mereka menyusul peringatan Arab Saudi terkait penggunaan visa haji.

Sebanyak 1.024 calon haji asal Tulungagung, Jawa Timur, bersiap menunaikan ibadah haji pada tahun 2025, dengan 874 di antaranya telah dipastikan berangkat dan sisanya menunggu proses pelunasan.

BP Haji resmi menunjuk mantan penyidik KPK, Harun Al-Rasyid, sebagai Deputi Pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel.

Kemenag Sumut mengingatkan seluruh jajarannya untuk menjaga kesucian penyelenggaraan ibadah haji 2025 dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan, termasuk penipuan data jamaah.

PBNU mengusulkan BPKH berdiskusi dengan stakeholder terkait isu haji dan solusi keberlanjutan subsidi, karena sistem saat ini diragukan mampu bertahan lama.