Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Revisi UU Haji: Solusi Atasi Antrean Panjang dan Tingkatkan Pelayanan Jamaah?
Revisi UU Haji: Solusi Atasi Antrean Panjang dan Tingkatkan Pelayanan Jamaah?

Revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tengah dibahas untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengatasi masalah antrean panjang.

Tumpang Tindih Tugas BP Haji dan Kemenag: DPR Desak Penjelasan Detail
Tumpang Tindih Tugas BP Haji dan Kemenag: DPR Desak Penjelasan Detail

Anggota DPR ingatkan perlunya pendetailan tugas BP Haji dan Kemenag untuk mencegah tumpang tindih wewenang dalam penyelenggaraan ibadah haji, guna memastikan penyelenggaraan haji berjalan maksimal.

Kemenag Usul Revisi UU Haji: Anggaran Biaya Ibadah Haji Butuh Dukungan APBN
Kemenag Usul Revisi UU Haji: Anggaran Biaya Ibadah Haji Butuh Dukungan APBN

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan revisi UU Haji agar anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji mendapat dukungan resmi dari APBN guna mengatasi kendala pendanaan.

DPR Usul Atur Pemanfaatan Kuota Haji Negara Sahabat dalam Revisi UU Haji
DPR Usul Atur Pemanfaatan Kuota Haji Negara Sahabat dalam Revisi UU Haji

Revisi UU Haji diusulkan untuk mengatur pemanfaatan kuota haji negara sahabat guna mengatasi antrean panjang jemaah haji Indonesia, seperti di Bantaeng yang mencapai 49 tahun.

PKB Usul BP Haji Diubah Menjadi Kementerian Haji dan Umrah
PKB Usul BP Haji Diubah Menjadi Kementerian Haji dan Umrah

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengusulkan perubahan Badan Pengelola Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.