PBNU Usul BPKH Diskusikan Masalah Haji dengan Stakeholder, Sistem Subsidi Diragukan Bertahan Lama
PBNU mengusulkan BPKH berdiskusi dengan stakeholder terkait isu haji dan solusi keberlanjutan subsidi, karena sistem saat ini diragukan mampu bertahan lama.
Jakarta, 19 Februari 2024 - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menggelar forum diskusi bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) guna membahas permasalahan penyelenggaraan ibadah haji dan mencari solusi yang tepat. Usulan ini muncul setelah pertemuan tertutup PBNU dengan BPKH di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas mengenai keberlanjutan sistem subsidi haji yang dinilai tidak akan bertahan lama.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyatakan, "Terkait dengan proses pembahasan RUU ini di DPR, saya mengusulkan BPKH membuat suatu forum terstruktur dengan mengundang semua stakeholder haji untuk diskusi tentang isu-isu itu." Beliau menekankan perlunya sistem baru karena sistem subsidi haji yang ada saat ini dinilai tidak berkelanjutan. Subsidi haji selama ini bersumber dari manfaat investasi dana jamaah haji yang masih menunggu keberangkatan, sebuah skema yang menurut beliau kurang kuat untuk jangka panjang.
Sistem pembiayaan haji yang mengandalkan keuntungan investasi dana jamaah tunggu dinilai rawan. "Sistem yang ada sekarang, keberlanjutan dari daya dukung BPKH untuk subsidi haji itu tidak akan bertahan lama, sehingga perlu dipikirkan sistem baru," tegas Yahya Cholil Staquf. Ia menambahkan bahwa tanpa adanya evaluasi dan diskusi mendalam mengenai pengelolaan dana BPKH, sistem ini tidak akan sustainable dalam jangka panjang.
Perlunya Diskusi Terstruktur untuk Solusi Berkelanjutan
Kekhawatiran PBNU terkait keberlanjutan subsidi haji didasari pada mekanisme pembiayaan yang ada. Subsidi tersebut berasal dari keuntungan investasi dana jamaah haji yang masih dalam daftar tunggu. "Selama ini subsidi haji dengan menggunakan sumber dana milik para jamaah tunggu. Manfaat investasi dari dana para jamaah tunggu digunakan untuk mensubsidi para jamaah yang berangkat," jelas Yahya Cholil Staquf. Sistem ini, menurutnya, membutuhkan kajian lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutannya.
PBNU mendorong BPKH untuk segera membentuk forum diskusi yang melibatkan semua stakeholder. Tujuannya adalah untuk membahas secara komprehensif berbagai aspek pembiayaan haji dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Diskusi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu memastikan keberlangsungan program haji di masa mendatang.
Forum terstruktur yang diusulkan diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan program haji dan tidak membebani jamaah haji di masa depan.
Partisipasi Masyarakat dalam Revisi UU Haji
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, sebelumnya juga telah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan aspirasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Beliau menekankan pentingnya partisipasi masyarakat agar revisi UU tersebut menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas dan komprehensif.
Berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerhati haji dan umrah, penyelenggara dan asosiasi terkait, organisasi masyarakat Islam, dan masyarakat umum, didorong untuk memberikan masukan. "Supaya perspektif penyusunan revisi bisa semakin luas sehingga dapat menghasilkan muatan-muatan UU yang komprehensif," ujar Hidayat Nur Wahid. Partisipasi ini diharapkan dapat memperkaya perspektif dan menghasilkan UU yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
Dengan adanya usulan dari PBNU dan ajakan dari Wakil Ketua MPR RI, diharapkan pembahasan mengenai pengelolaan keuangan haji dan revisi UU Haji dapat berjalan lebih transparan dan partisipatif, menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh jamaah haji Indonesia.
Langkah-langkah konkret yang akan diambil BPKH sebagai tindak lanjut dari usulan PBNU ini masih menunggu informasi lebih lanjut. Namun, harapannya adalah terwujudnya sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan haji di Indonesia.
