Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Komnas Haji Usul BPKH dan Danareksa Biayai Pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi
Komnas Haji Usul BPKH dan Danareksa Biayai Pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi

Komnas Haji mengusulkan agar BPKH dan Danareksa mendanai pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi untuk mengurangi biaya haji dan meningkatkan pengelolaan sektor haji dan umrah.

RUU Ekosistem Haji dan Umrah Segera Disahkan: Indonesia Bidik 5 Juta Jamaah Umrah per Tahun
RUU Ekosistem Haji dan Umrah Segera Disahkan: Indonesia Bidik 5 Juta Jamaah Umrah per Tahun

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) optimistis RUU Ekosistem Haji dan Umrah akan disahkan tahun ini, membuka peluang peningkatan jamaah umrah hingga 5 juta per tahun dan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha.

Revisi UU Haji: Solusi Atasi Antrean Panjang dan Tingkatkan Pelayanan Jamaah?
Revisi UU Haji: Solusi Atasi Antrean Panjang dan Tingkatkan Pelayanan Jamaah?

Revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tengah dibahas untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengatasi masalah antrean panjang.

IPHI Usul Komite Tetap Haji Optimalkan Dana dan Sinergikan BPKH-BPH
IPHI Usul Komite Tetap Haji Optimalkan Dana dan Sinergikan BPKH-BPH

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) mengusulkan pembentukan Komite Tetap Haji dan revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji untuk meningkatkan koordinasi dan optimalisasi dana haji serta menyelaraskan peran BPKH dan BPH.

Kemendikbudristek Siap Dukung Riset Haji, Dorong Peningkatan Pelayanan Jamaah
Kemendikbudristek Siap Dukung Riset Haji, Dorong Peningkatan Pelayanan Jamaah

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan kesiapannya mendukung riset peningkatan kualitas pelayanan haji Indonesia melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kampus di Arab Saudi dan diaspora Indonesi

BPKH Usul Revisi UU untuk Perkuat Pengelolaan Dana Haji
BPKH Usul Revisi UU untuk Perkuat Pengelolaan Dana Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendorong revisi UU agar pengelolaan dana haji lebih aman, adil, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi umat.

BPKH Usul Penguatan Kewenangan Atur Penggunaan BPIH
BPKH Usul Penguatan Kewenangan Atur Penggunaan BPIH

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan penguatan kewenangan untuk memastikan penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai peruntukan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi KPK.

Kemenag Usul Revisi UU Haji: Anggaran Biaya Ibadah Haji Butuh Dukungan APBN
Kemenag Usul Revisi UU Haji: Anggaran Biaya Ibadah Haji Butuh Dukungan APBN

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan revisi UU Haji agar anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji mendapat dukungan resmi dari APBN guna mengatasi kendala pendanaan.

PKB Usul BP Haji Diubah Menjadi Kementerian Haji dan Umrah
PKB Usul BP Haji Diubah Menjadi Kementerian Haji dan Umrah

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengusulkan perubahan Badan Pengelola Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.