BPKH Usul Penguatan Kewenangan Atur Penggunaan BPIH

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan penguatan kewenangan untuk memastikan penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai peruntukan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi KPK.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan penguatan kewenangannya dalam memastikan penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tepat guna. Usulan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Kamis (20/2). Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan perlunya penguatan kelembagaan dalam penggunaan BPIH oleh penyelenggara haji. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana haji sesuai dengan peruntukannya.

Penguatan kewenangan BPKH juga dinilai penting untuk menindaklanjuti kajian dan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sistem penyelenggaraan ibadah haji. KPK menyatakan BPKH bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana haji yang disalurkan kepada penyelenggara haji. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diusulkan untuk memperkuat landasan hukum BPKH.

Fadlul Imansyah menekankan, "Penguatan kelembagaan ataupun kewenangan BPKH itu dapat diatur melalui revisi Undang-Undang. Perlu ada perubahan agar kami dapat berperan lebih efektif dalam penggunaan BPIH dengan harapan bahwa pengelolaan keuangan haji dapat lebih transparan." Saat ini, wewenang BPKH diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Haji, termasuk penempatan dan investasi keuangan haji sesuai prinsip syariah dan kerja sama dengan lembaga lain. Namun, BPKH merasa perlu perluasan wewenang untuk pengawasan yang lebih optimal.

Revisi UU dan Transparansi Penggunaan BPIH

Revisi Undang-Undang dinilai krusial untuk memberikan BPKH landasan hukum yang lebih kuat dalam mengawasi dan memastikan penggunaan BPIH sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji. Dengan kewenangan yang lebih kuat, BPKH diharapkan mampu mencegah potensi penyimpangan dan memastikan dana haji digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan jamaah haji.

Revisi UU juga diharapkan dapat memperjelas mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban BPKH dalam pengelolaan BPIH. Dengan demikian, publik dapat lebih mudah mengakses informasi terkait penggunaan dana haji dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan haji sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

KPK telah memberikan rekomendasi terkait sistem penyelenggaraan ibadah haji, dan BPKH perlu memiliki kewenangan yang memadai untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Penguatan kelembagaan BPKH merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan haji yang lebih baik dan terbebas dari potensi penyimpangan.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2025

Pemerintah telah menetapkan BPIH untuk setiap peserta haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 pada tahun 2025. Biaya ini lebih rendah dibandingkan dengan BPIH tahun 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00. Penurunan BPIH berdampak pada penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jamaah. Rata-rata Bipih tahun 2025 sebesar Rp55.431.750,78, turun dari Rp56.046.171,60 pada tahun 2024.

Penggunaan nilai manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jamaah juga mengalami penurunan. Rata-rata nilai manfaat per orang pada tahun 2024 sebesar Rp37.364.114,40, sedangkan pada tahun 2025 turun menjadi Rp33.978.508,01. Penetapan BPIH dan Bipih tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriah/2025.

Penurunan BPIH dan Bipih diharapkan dapat meringankan beban jamaah calon haji. Namun, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan BPIH tetap diperlukan untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Penguatan kewenangan BPKH menjadi kunci dalam mewujudkan hal tersebut.

Dengan adanya penguatan kewenangan BPKH, diharapkan pengelolaan keuangan haji akan semakin transparan dan akuntabel. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji dan memastikan dana tersebut digunakan untuk kepentingan jamaah haji secara optimal.