LIVE

Kejati Aceh Geledah Kantor BGP: Dugaan Korupsi Rp76,4 Miliar

Kejaksaan Tinggi Aceh menggeledah Kantor Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh dan kediaman beberapa pejabat terkait dugaan korupsi pengelolaan dana APBN tahun 2022-2023 senilai Rp76,4 miliar, dengan temuan dugaan penggelembungan belanja dan kegiatan fiktif.

korupsi
Kejaksaan Tinggi Aceh menggeledah Kantor Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh dan kediaman beberapa pejabat terkait dugaan korupsi pengelolaan dana APBN tahun 2022-2023 senilai Rp76,4 miliar, dengan temuan dugaan penggelembungan belanja dan kegiatan fiktif. (©© 2025 Antaranews)

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menggerebek Kantor Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh pada Rabu, 22 Januari 2024. Penggerebekan ini terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan BGP Aceh tahun anggaran 2022-2023 yang nilainya mencapai Rp76,4 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejati Aceh dan penetapan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Jantho. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen, barang elektronik, uang, mobil, dan bukti lainnya.

Tujuan penggeledahan dan penyitaan ini adalah untuk mengumpulkan bukti, baik konvensional maupun digital, serta menyelamatkan aset negara yang berpotensi hilang atau dimusnahkan. Ruang yang diperiksa meliputi ruang kepala BGP Aceh, ruang keuangan, arsip, dan ruang guru. Tidak hanya kantor BGP Aceh yang menjadi target, kediaman Kepala BGP Aceh periode 2022-September 2023 (TW) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BGP Aceh (M) juga digeledah.

Semua dokumen dan barang bukti yang disita akan digunakan untuk proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Penyitaan juga bertujuan untuk menyelamatkan aset negara yang diduga diselewengkan. Kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan, meskipun belum ada tersangka yang ditetapkan.

BGP Aceh menerima dana APBN sebesar Rp76,4 miliar lebih selama tahun 2022 dan 2023; Rp19,23 miliar di tahun 2022 dan Rp57,16 miliar di tahun 2023. Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang tertera di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Realisasi anggaran tahun 2022 mencapai Rp18,4 miliar (95,69 persen), sementara tahun 2023 mencapai Rp56,75 miliar (99,2 persen). Meskipun realisasi anggaran tinggi, ditemukan indikasi penyimpangan seperti dugaan penggelembungan belanja, kegiatan fiktif, dan konflik kepentingan.

Dugaan tersebut meliputi pengangkatan pegawai honorer yang tidak sesuai prosedur, aliran dana ke pihak tertentu untuk kegiatan fiktif, dan indikasi korupsi lain yang merugikan keuangan negara. Kejati Aceh saat ini masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kasus tersebut dan menetapkan tersangka.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Didik Kusbiantoro
D
Reporter Didik Kusbiantoro
Kejati Aceh Periksa 200 Saksi Kasus Korupsi BGP Rp76,4 Miliar

Kejati Aceh telah memeriksa 200 saksi terkait kasus korupsi pengelolaan keuangan Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh senilai Rp76,4 miliar, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp4 miliar lebih.

konten ai
Kejati Aceh Eksekusi Rp17,9 Miliar Kerugian Negara dari Kasus Korupsi PSR

Kejaksaan Tinggi Aceh telah mengeksekusi uang negara sebesar Rp17,9 miliar yang merupakan kerugian negara dari kasus korupsi program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Aceh Barat, dengan tiga terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

konten ai
Kepala Desa di Aceh Tamiang Dituntut 6 Tahun Penjara Kasus Korupsi Dana Desa Rp354 Juta

Jaksa menuntut Kepala Desa Sekumur, Aceh Tamiang, Maimunah, hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta karena korupsi dana desa sebesar Rp354 juta pada tahun 2021.

konten ai
Kepala Desa di Aceh Tamiang Dituntut 6 Tahun Penjara Kasus Korupsi Dana Desa Rp354 Juta

Jaksa menuntut Kepala Desa Sekumur, Aceh Tamiang, Maimunah, hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta karena korupsi dana desa sebesar Rp354 juta pada tahun 2021.

konten ai
Kejari Aceh Timur Tuntut Kepala Desa Koruptor Dana Desa Rp728,8 Juta dengan 6 Tahun Penjara

Kepala Desa Gampong Buket Panjou, Aceh Timur, dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta karena korupsi dana desa sebesar Rp728,8 juta.

#planetantara
Jaksa Tuntut 5,5 Tahun Penjara untuk Koruptor Dana Desa Aceh

Zulkifli Joni, Sekretaris Gampong Kuala Seumanyam, dituntut 5,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta terkait korupsi dana desa senilai Rp1,7 miliar lebih.

#planetantara
Kepala Desa di Aceh Utara Didakwa Korupsi Dana Desa Rp516 Juta

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Keuchik (Kepala Desa) Gampong Lhok Reudeup, Aceh Utara, Abdul Hamid, telah melakukan korupsi dana desa senilai Rp516 juta yang merugikan keuangan negara pada tahun 2020 dan 2021.

konten ai
Kejati Banten Geledah DLHK Tangsel Terkait Dugaan Korupsi Sampah Rp75 Miliar

Kejaksaan Tinggi Banten menggeledah Kantor DLHK Kota Tangerang Selatan dan PT. Ella Pratama Perkasa terkait dugaan korupsi pengolahan sampah tahun 2024 senilai Rp75.940.700.000, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp25 miliar.

Sumber Antara
Kejati Aceh Periksa 24 Saksi Kasus Korupsi Pemeliharaan Jalan di Pidie

Kejati Aceh telah memeriksa 24 saksi dan 2 ahli terkait korupsi pemeliharaan jalan di Pidie senilai Rp6 miliar lebih, dengan empat tersangka telah ditetapkan dan potensi penambahan tersangka baru.

Korupsi
Dugaan Korupsi Rp23,2 Miliar: Kades Kohod Terseret Kasus SHGB/SHM

LBH Muhammadiyah menduga Kades Kohod, Arsin, telah meraup keuntungan Rp23,2 miliar dari penerbitan SHGB/SHM palsu di perairan Kabupaten Tangerang, melibatkan 16 kades lain dan oknum BPN.

#planetantara
Kejati Banten Tangkap Buron Korupsi Bansos Kemendikbud 2015

Tim Tabur Kejati Banten dan Kejari Pandeglang berhasil menangkap Arifin, buron kasus korupsi dana bansos Kemendikbud 2015 di Kabupaten Pandeglang, setelah ditetapkan sebagai DPO sejak Agustus 2019.

Sumber Antara
Dugaan Dana CSR Fiktif Rp50 Miliar di Aceh Barat, Bupati Instruksikan Audit Investigatif

Bupati Aceh Barat menginstruksikan audit investigatif terhadap dana CSR senilai Rp50 miliar per tahun yang diduga digunakan untuk kepentingan politik dan kegiatan fiktif.

#planetantara
Kejagung Sita Rp565 Miliar Terkait Kasus Impor Gula 2015-2016

Kejaksaan Agung menyita Rp565 miliar dari sembilan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016, termasuk pengembalian kerugian negara senilai Rp578 miliar.

#planetantara