Kejati Aceh Periksa 200 Saksi Kasus Korupsi BGP Rp76,4 Miliar

Kejati Aceh telah memeriksa 200 saksi terkait kasus korupsi pengelolaan keuangan Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh senilai Rp76,4 miliar, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp4 miliar lebih.

#konten ai
Kejati Aceh telah memeriksa 200 saksi terkait kasus korupsi pengelolaan keuangan Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh senilai Rp76,4 miliar, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp4 miliar lebih. (©© 2025 Antaranews)

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh tengah mengusut kasus korupsi yang diduga terjadi di Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp76,4 miliar. Tim penyidik Kejati Aceh telah bekerja keras memeriksa lebih dari 200 saksi untuk mengungkap kasus ini.

Siapa yang terlibat? Penyidik telah memeriksa berbagai pihak, termasuk pegawai dan staf BGP Aceh serta pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan BGP Aceh pada tahun anggaran 2022 dan 2023. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, jumlah saksi ini berpotensi bertambah seiring berjalannya proses penyidikan.

Apa yang terjadi? Dugaan korupsi ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan BGP Aceh. Ali Rasab Lubis menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi penggelembungan belanja, kegiatan fiktif, dan konflik kepentingan dalam pengelolaan dana tersebut. Kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp4 miliar.

Kapan dan di mana? Penyidikan kasus ini masih berlangsung. Penggeledahan telah dilakukan di kantor BGP Aceh di Aceh Besar dan rumah beberapa pejabat. Penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti, baik konvensional maupun digital, serta menyelamatkan aset yang berpotensi dimusnahkan atau dipindahkan.

Bagaimana prosesnya? BGP Aceh menerima dana APBN sebesar Rp76,4 miliar lebih untuk tahun anggaran 2022 (Rp19,23 miliar) dan 2023 (Rp57,16 miliar). Meskipun realisasi anggaran mencapai 95,69% (2022) dan 99,2% (2023), temuan dugaan penyimpangan keuangan membuat penyidik mendalami kasus ini.

Mengapa hal ini penting? Kasus ini penting karena menyangkut pengelolaan dana publik yang besar. Dugaan korupsi yang melibatkan penggelembungan belanja, kegiatan fiktif, dan konflik kepentingan menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Proses hukum yang transparan diharapkan dapat memberikan keadilan dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

Bukti apa yang dikumpulkan? Selama penggeledahan, tim penyidik menyita sejumlah dokumen, perangkat elektronik, uang, dan mobil. Semua barang bukti ini akan dianalisis untuk memperkuat tuduhan korupsi. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan bukti dan belum menetapkan tersangka.

Kesimpulannya, kasus korupsi di BGP Aceh ini masih dalam tahap penyidikan. Kejati Aceh terus bekerja keras untuk mengungkap kebenaran dan mempertanggungjawabkan setiap pihak yang terlibat. Proses hukum yang adil dan transparan sangat diharapkan untuk memberikan efek jera dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab di masa mendatang.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Hisar Sitanggang
H
Reporter Hisar Sitanggang
Kejati Aceh Geledah Kantor BGP: Dugaan Korupsi Rp76,4 Miliar

Kejaksaan Tinggi Aceh menggeledah Kantor Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh dan kediaman beberapa pejabat terkait dugaan korupsi pengelolaan dana APBN tahun 2022-2023 senilai Rp76,4 miliar, dengan temuan dugaan penggelembungan belanja dan kegiatan fiktif.

Korupsi
Kejati Aceh Eksekusi Rp17,9 Miliar Kerugian Negara dari Kasus Korupsi PSR

Kejaksaan Tinggi Aceh telah mengeksekusi uang negara sebesar Rp17,9 miliar yang merupakan kerugian negara dari kasus korupsi program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Aceh Barat, dengan tiga terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

#konten ai
Kejati Aceh Periksa 24 Saksi Kasus Korupsi Pemeliharaan Jalan di Pidie

Kejati Aceh telah memeriksa 24 saksi dan 2 ahli terkait korupsi pemeliharaan jalan di Pidie senilai Rp6 miliar lebih, dengan empat tersangka telah ditetapkan dan potensi penambahan tersangka baru.

Korupsi
72 Saksi Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Dapur Sehat di Aceh Barat

Polres Aceh Barat telah memeriksa 72 saksi terkait dugaan korupsi pada program Dapur Sehat atasi stunting di Aceh Barat senilai Rp1,68 miliar lebih, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp362 juta lebih.

Sumber Antara
Kepala Desa di Aceh Tamiang Dituntut 6 Tahun Penjara Kasus Korupsi Dana Desa Rp354 Juta

Jaksa menuntut Kepala Desa Sekumur, Aceh Tamiang, Maimunah, hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta karena korupsi dana desa sebesar Rp354 juta pada tahun 2021.

#konten ai
Sidang Korupsi BRA Ditunda, Negara Rugi Rp15 Miliar

Sidang kasus korupsi bantuan korban konflik di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) ditunda karena tuntutan jaksa belum siap, dengan kerugian negara mencapai Rp15,39 miliar.

#planetantara
Kepala Desa di Aceh Utara Didakwa Korupsi Dana Desa Rp516 Juta

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Keuchik (Kepala Desa) Gampong Lhok Reudeup, Aceh Utara, Abdul Hamid, telah melakukan korupsi dana desa senilai Rp516 juta yang merugikan keuangan negara pada tahun 2020 dan 2021.

#konten ai
Kejari Sinjai Tahan Dua Tersangka Korupsi Irigasi Apparang Rp1,7 Miliar

Kejaksaan Negeri Sinjai menahan dua tersangka, SHW dan AA, terkait korupsi rehabilitasi irigasi Apparang senilai Rp7,5 miliar, dengan kerugian negara mencapai Rp1,7 miliar lebih.

#konten ai
Kejari Rejang Lebong Pulihkan Keuangan Negara Rp2,83 Miliar

Kejari Rejang Lebong berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp2,83 miliar dari kasus korupsi dan aset rampasan sepanjang tahun 2024, terdiri dari pemulihan oleh Seksi Pidana Khusus dan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

#planetantara
Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru Kasus Korupsi Impor Gula, Kerugian Negara Rp578 Miliar

Kejaksaan Agung menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus korupsi impor gula tahun 2015-2016, mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp578 miliar, meningkat dari perkiraan awal Rp400 miliar.

Indonesia
Kejari Bireuen Periksa 73 Saksi Kasus Korupsi Bimtek Dana Desa Rp1,12 Miliar

Kejaksaan Negeri Bireuen telah memeriksa 73 saksi terkait kasus korupsi bimbingan teknis (bimtek) dana desa senilai Rp1,12 miliar yang melibatkan dua tersangka, Subarni dan Teguh Mandiri Putra.

korupsi dana desa
Kejari Dompu Periksa 20 Saksi Kasus Korupsi Dana PKK 2022-2023

Kejaksaan Negeri Dompu telah memeriksa 20 saksi terkait dugaan korupsi dana PKK tahun 2022-2023, termasuk istri Bupati Dompu, berdasarkan laporan masyarakat yang menuding adanya penyelewengan anggaran senilai Rp2 miliar.

Sumber Antara