Kemen-P2MI Gagalkan Penempatan 3 CPMI Ilegal ke Malaysia

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen-P2MI) berhasil mencegah keberangkatan tiga calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan dikirim secara ilegal ke Malaysia melalui jalur non-prosedural di Batam.

Kemen-P2MI berhasil menggagalkan upaya pengiriman tiga calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara ilegal ke Malaysia. Kejadian ini terungkap saat Kemen-P2MI melakukan pengawasan keberangkatan kapal MV. Dolphin 01 di Pelabuhan Internasional Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu, 18 Januari 2024. Ketiga CPMI tersebut, berinisial M, AH, dan NH, tidak memiliki dokumen resmi untuk bekerja di luar negeri dan hanya membawa paspor serta tiket kapal.

Mengapa upaya pencegahan ini penting? Penempatan CPMI secara non-prosedural sangat berisiko. Para pekerja rentan menjadi korban perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi, serta mengalami kerugian finansial yang besar. Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mengapresiasi upaya pencegahan ini dan meminta agar pelaku diproses secara hukum. Ia juga kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan jalur resmi dalam bekerja di luar negeri.

Bagaimana proses penyelamatan berlangsung? Ketiga CPMI mengaku direkrut oleh calo di Madura yang kini tengah diselidiki. Calo tersebut diduga membantu pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya dengan biaya sekitar Rp7-8 juta per orang, termasuk biaya keberangkatan. Mereka diterbangkan dari Surabaya ke Batam menggunakan Lion Air pada Sabtu pagi dan tiba pukul 09.30 WIB. Setelah tiba di Batam, mereka diarahkan ke Pelabuhan Harbour Bay dan hendak membeli tiket kapal menuju Pasir Gudang, Malaysia. Beruntung, petugas Kemen-P2MI berhasil mencegah keberangkatan mereka.

Langkah selanjutnya pasca penangkapan? Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri berkoordinasi dengan BP3MI Jawa Timur dan Polda Jawa Timur untuk menindak calo tersebut. Ketiga CPMI saat ini telah mendapatkan perlindungan di Rumah Ramah Pelindungan BP3MI Kepri di Batam dan sedang dalam proses pemulangan ke daerah asal.

Catatan kinerja Kemen-P2MI: Sejak 24 Desember 2023 hingga 18 Januari 2024, Kemen-P2MI telah mengungkap tiga kasus TPPO dengan total kerugian mencapai Rp 93 juta dan 10 CPMI menjadi korban. Kasus-kasus tersebut meliputi pemalsuan data (24 Desember), penempatan non-prosedural (4 Januari dan 18 Januari).

Kesimpulan: Kasus ini menggarisbawahi pentingnya prosedur resmi dalam penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Upaya pencegahan oleh Kemen-P2MI patut diapresiasi dan diharapkan dapat mencegah kasus serupa di masa mendatang. Penting bagi calon pekerja migran untuk waspada terhadap tawaran kerja yang tidak resmi dan selalu mengutamakan jalur prosedural untuk melindungi diri dari eksploitasi dan TPPO.