Kemenkes Dorong Pengendalian Faktor Risiko untuk Sistem Kesehatan Berkelanjutan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menekankan pentingnya pengendalian faktor risiko penyakit untuk membangun sistem kesehatan berkelanjutan, dengan berbagai kebijakan seperti Cek Kesehatan Gratis dan Makan Bergizi Gratis.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia menyatakan bahwa pengendalian faktor risiko penyakit sangat penting dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan di Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2024. Untuk mencapai tujuan ini, Kemenkes menekankan perlunya desain kebijakan yang komprehensif dan dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak, termasuk industri, akademisi, dan masyarakat umum.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes, Asnawi Abdullah, mengungkapkan bahwa pembiayaan kesehatan di Indonesia meningkat setiap tahunnya sebesar 7,8 persen. Tingginya angka ini didorong oleh penyakit tidak menular, terutama penyakit kardiovaskuler. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan beberapa kebijakan strategis untuk mengatasi masalah ini.

Salah satu kebijakan yang dijalankan adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). CKG bertujuan untuk mendeteksi risiko kesehatan sedini mungkin, sehingga penyakit-penyakit katastropik dapat dicegah. Sementara itu, MBG dijalankan untuk membiasakan anak-anak mengonsumsi makanan sehat dengan mengurangi asupan gula, garam, dan lemak.

Pemerintah juga berupaya mengendalikan trans fat, memperkuat label nutrisi pada produk makanan, dan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk hidup sehat. "Dan pemerintah kita mengupayakan bagaimana mengendalikan trans fat, labeling kita perkuatkan dan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih. Memilih hidup sehat atau memilih hidup sakit," kata Asnawi Abdullah.

Selain kebijakan tersebut, Kemenkes juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar menganggap hidup sehat sebagai hal yang "keren". Sebagai contoh, di lingkungan Kemenkes sendiri, para pekerja diminta untuk melaporkan jumlah langkah kaki yang mereka lakukan setiap harinya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sukadiono, menambahkan bahwa kementeriannya berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengendalikan faktor risiko, termasuk konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas inisiatif-inisiatif tersebut.

Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Muhammad Subuh, menekankan peran penting pemerintah daerah dalam membangun sistem kesehatan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat berperan melalui penetapan peraturan daerah, misalnya kebijakan kawasan bebas asap rokok.

Dengan demikian, upaya pengendalian faktor risiko penyakit merupakan kunci dalam membangun sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat umum.

Melalui berbagai program dan kebijakan yang terintegrasi, diharapkan Indonesia dapat mengurangi beban penyakit tidak menular dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pentingnya edukasi dan perubahan gaya hidup sehat juga menjadi faktor kunci keberhasilan upaya ini.