Kemhan Tegaskan Tak Ada Niat Bangkitkan Dwi Fungsi TNI

Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan tegas membantah niat untuk menghidupkan kembali sistem dwi fungsi TNI, memastikan penempatan pejabat TNI aktif di sektor sipil semata-mata untuk memperkuat kedaulatan negara.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) secara resmi menyatakan tidak memiliki niat untuk membangkitkan kembali sistem dwi fungsi TNI. Hal ini disampaikan menyusul kekhawatiran publik terkait penempatan pejabat TNI aktif di sejumlah jabatan sipil. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).

Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menegaskan, "Kementerian Pertahanan dan TNI itu tidak ada sama sekali niat untuk seperti yang dikhawatirkan masyarakat ya, bahwa ada dwi fungsi TNI atau mengembalikan dwi fungsi ABRI." Penjelasan ini disampaikan untuk meredakan keresahan publik terkait peran TNI di luar sektor pertahanan.

Penempatan pejabat TNI aktif di berbagai sektor, termasuk yang biasanya dijabat oleh sipil, dijelaskan sebagai upaya untuk membantu pemerintah memperkuat kedaulatan negara. Menurut Brigjen Frega, penguatan kedaulatan saat ini tidak hanya terfokus pada pertahanan semata, melainkan juga mencakup sektor pangan, ekonomi, dan kebudayaan.

Lebih lanjut, Brigjen Frega memberikan contoh peran TNI dalam memperkuat kedaulatan pangan. Ia menjelaskan bahwa TNI menempatkan personel terbaiknya di sektor pangan negara, dengan catatan personel tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ketahanan pangan dan teritorial. "Berbicara tentang kedaulatan pangan bagian dari pertahanan nirmiliter dimana ada permintaan dari lembaga-lembaga negara yang memang membutuhkan keadilan tertentu pada jabatan tertentu," jelasnya.

Proses penempatan pejabat TNI aktif di jabatan sipil, menurut Brigjen Frega, telah melalui prosedur yang berlaku. Kinerja mereka juga akan dinilai secara objektif. "Kita bekerja semuanya secara prosedural, dan tentunya melalui pengkajian, apabila ada permintaan dari kementerian ataupun dari pemerintah," tegasnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penempatan tersebut.

Penjelasan Kemhan ini muncul setelah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menyoroti fenomena pejabat TNI aktif yang masuk ke dunia politik dan pemerintahan. SBY menyinggung hal ini dalam pertemuan dengan 38 Ketua DPD partai di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2). SBY bahkan mencontohkan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono, yang harus mundur dari TNI untuk berkarier di dunia politik.

Kemhan menekankan bahwa keterlibatan TNI di sektor non-militer bertujuan untuk mendukung kedaulatan negara secara menyeluruh. Mereka membantah keras anggapan bahwa ini merupakan upaya untuk menghidupkan kembali sistem dwi fungsi TNI. Semua penempatan personel dilakukan secara prosedural dan berdasarkan kebutuhan, serta dengan mempertimbangkan keahlian dan pengalaman individu yang bersangkutan.

Dengan adanya klarifikasi resmi dari Kemhan ini, diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran publik dan memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait peran TNI dalam pembangunan nasional. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan instansi sipil dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan negara di berbagai sektor.

Perlu ditekankan bahwa penempatan personel TNI di sektor sipil dilakukan secara selektif dan berdasarkan kebutuhan, dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas. Semua proses dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

Ke depan, diharapkan akan ada transparansi yang lebih besar dalam proses penempatan personel TNI di sektor sipil, sehingga dapat mencegah munculnya misinterpretasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap TNI dan pemerintah.