Komisi I DPR Ingatkan Potensi Gangguan Stabilitas ASEAN Akibat Konflik Thailand Kamboja, Meski Sering Cepat Damai

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti potensi gangguan stabilitas ASEAN akibat Konflik Thailand Kamboja, meski konflik berulang ini sering cepat mereda.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti potensi gangguan serius terhadap stabilitas kawasan ASEAN. Kekhawatiran ini muncul seiring dengan eskalasi Konflik Thailand Kamboja yang kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir. Situasi ini, menurut Sukamta, berpotensi menciptakan efek domino yang merugikan bagi negara-negara di Asia Tenggara.

Sukamta mengungkapkan bahwa jika konflik antara Thailand dan Kamboja membesar, dampaknya tidak hanya terbatas pada kedua negara tersebut. Hal ini dapat memicu kerentanan regional, seperti gelombang pengungsi yang melintasi perbatasan negara ketiga atau peningkatan perdagangan senjata ilegal. Meskipun Indonesia tidak berbatasan langsung dengan kedua negara, dampak tidak langsung tetap patut diwaspadai.

Dalam konteks global yang sedang rentan konflik dan tekanan ekonomi, penguatan kerja sama regional menjadi sangat krusial. Sukamta menekankan pentingnya solidaritas ASEAN untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Ia berharap agar kedua belah pihak dapat segera mencapai gencatan senjata dan menyelesaikan perbedaan melalui jalur damai.

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, meskipun seringkali dapat de-eskalasi dengan cepat, tetap menyisakan kekhawatiran akan potensi gangguan stabilitas regional. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menjelaskan bahwa dampak konflik ini terhadap Indonesia mungkin tidak secara langsung terasa karena tidak adanya perbatasan darat. Namun, risiko munculnya pengungsi dan perdagangan senjata melalui negara tetangga merupakan ancaman yang tidak bisa diabaikan.

Kawasan ASEAN memiliki posisi yang sangat strategis, baik dari segi ekonomi maupun sumber daya alam, sehingga banyak dilirik oleh kekuatan global. Jika hubungan antarnegara anggota ASEAN menjadi rapuh akibat konflik internal, hal ini dapat membuka celah bagi konflik proksi. Kondisi ini tentu akan merugikan seluruh anggota blok regional dan mengancam kemajuan yang telah dicapai.

Oleh karena itu, penguatan kerja sama regional menjadi sangat penting di tengah situasi global yang penuh gejolak. Solidaritas dan kemampuan ASEAN untuk menyelesaikan masalah internal secara mandiri akan menjadi kunci untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan bersama. Ini juga akan memastikan bahwa kawasan tetap menjadi zona damai dan stabil untuk investasi serta pertumbuhan ekonomi.

Meskipun Konflik Thailand Kamboja telah berulang kali terjadi di masa lalu, Sukamta optimistis bahwa proses perdamaian dapat segera terwujud. Ia mencatat bahwa konflik-konflik sebelumnya cenderung cepat mereda dan kedua belah pihak selalu berupaya menghindari penambahan korban jiwa serta dampak ekonomi yang lebih parah. Ini menunjukkan adanya keinginan bersama untuk mencapai penyelesaian damai.

Dalam situasi ini, Indonesia diharapkan dapat mengambil peran proaktif untuk mendorong proses perdamaian antara Thailand dan Kamboja. Peran ini bisa dilakukan melalui jalur diplomatik bilateral dengan kedua negara, mengingat hubungan baik yang telah terjalin. Indonesia dapat memanfaatkan posisi sebagai negara terbesar di ASEAN untuk menjembatani dialog dan menemukan solusi yang konstruktif.

Selain itu, Sukamta juga menyarankan agar Indonesia mendorong pertemuan tingkat ASEAN secara khusus untuk membahas upaya perdamaian ini. Forum regional dapat menjadi platform efektif untuk memfasilitasi negosiasi dan mencapai kesepakatan yang mengikat. Langkah-langkah ini penting untuk menunjukkan komitmen ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Sebagai respons terhadap eskalasi Konflik Thailand Kamboja, Kamboja telah menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. Perwakilan Tetap Kamboja untuk PBB, Keo Chhea, menegaskan bahwa negaranya menginginkan penyelesaian damai atas sengketa tersebut. Dewan Keamanan PBB sendiri telah mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin dan menempuh solusi diplomatik.

Pada sisi lain, Kementerian Luar Negeri Thailand juga menyatakan akan mempertimbangkan gencatan senjata. Namun, keputusan tersebut akan didasarkan pada kondisi lapangan yang sesuai. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kesediaan dari kedua belah pihak untuk meredakan ketegangan, meskipun dengan syarat dan pertimbangan masing-masing.

Respons dari PBB dan kesediaan kedua negara untuk mempertimbangkan gencatan senjata menunjukkan adanya harapan untuk de-eskalasi. Komunitas internasional, melalui PBB, berperan sebagai mediator dan pengawas untuk memastikan bahwa konflik tidak semakin meluas. Ini adalah langkah penting menuju stabilitas jangka panjang di perbatasan yang disengketakan dan menjaga perdamaian regional.