Ledakan amunisi di Garut menewaskan 13 orang; Komisi I DPR menekankan pentingnya kepatuhan pada prosedur yang ada, bukan pembuatan aturan baru.

Komisi I DPR menilai dukungan pengamanan TNI AD pada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia sesuai kebutuhan, meskipun detailnya masih perlu dikaji lebih lanjut.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mendesak agar markas TNI direlokasi jauh dari pemukiman warga untuk menghindari bahaya dan tragedi seperti peristiwa ledakan amunisi di Garut.

Ledakan amunisi di Garut menewaskan 13 orang, Komisi I DPR meminta pemerintah dan TNI memperketat pengamanan pemusnahan amunisi dan menyelidiki penyebab ledakan.

Anggota Komisi I DPR RI menyoroti UU Penyiaran yang usang dan mendesak revisi untuk menyelamatkan media nasional dari persaingan tidak sehat dengan media digital.

Komisi I DPR RI mendesak pembentukan Coast Guard untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum maritim di Indonesia.

Komisi I DPR RI akan segera memanggil TNI dan Polri untuk menjelaskan serangan KKB di Yahukimo yang menewaskan 11 penambang emas, serta membahas pembinaan TNI secara menyeluruh.

Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, meminta TNI mendukung visi Presiden Prabowo, khususnya Astacita, serta meningkatkan SDM menghadapi ancaman siber dan radikalisme budaya.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, mendorong revisi RUU Penyiaran untuk menutup celah hukum di era digital yang pesat, khususnya terkait platform OTT dan media sosial.

Komisi I DPR RI menegaskan prajurit TNI aktif yang terjerat kasus pidana di 14 K/L dapat diproses Kejagung, sementara mereka di luar 14 K/L wajib mengundurkan diri.

RUU TNI disepakati memperluas penempatan prajurit TNI aktif hingga 16 kementerian/lembaga, termasuk tambahan baru, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Panitia Kerja RUU TNI telah merampungkan 40 persen pembahasan DIM, dengan fokus utama pada perubahan usia pensiun prajurit.

Anggota Komisi I DPR, Trinovi Khairani, mendorong penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital untuk mencegah eksploitasi dan dampak negatif teknologi.

Komisi I DPR RI menegaskan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tidak perlu pensiun dari TNI karena jabatannya berada di bawah Sekretariat Militer Presiden, sesuai ketentuan undang-undang.

Komisi I DPR mengusulkan agar penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil diatur lebih ketat melalui Peraturan Panglima TNI, dengan kriteria standar kelayakan objektif untuk mencegah potensi kecemburuan di kalangan ASN.

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Panglima TNI dan pimpinan tiga matra membahas revisi UU TNI tahun 2004 yang mencakup 11 klaster perubahan, termasuk kedudukan, peran, dan pembiayaan TNI.

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Panglima TNI dan pimpinan matra membahas revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang masuk Prolegnas Prioritas 2025.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan RUU TNI tidak akan disetujui menjadi UU pada masa sidang ini karena akan memasuki masa reses dan jelang Idul Fitri 2025.

Komisi I DPR RI mengusulkan revisi UU TNI untuk memperpanjang usia pensiun tamtama hingga 58 tahun dan perwira hingga 60 tahun guna mengoptimalkan SDM TNI.

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menhan dan Menkum membahas revisi UU TNI No. 34 Tahun 2004, guna menyesuaikan dengan dinamika hukum dan geopolitik terkini.