Anggota Komisi I DPR RI menyoroti UU Penyiaran yang usang dan mendesak revisi untuk menyelamatkan media nasional dari persaingan tidak sehat dengan media digital.

Komisi I DPR RI mendesak pembentukan Coast Guard untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum maritim di Indonesia.

Komisi I DPR RI akan segera memanggil TNI dan Polri untuk menjelaskan serangan KKB di Yahukimo yang menewaskan 11 penambang emas, serta membahas pembinaan TNI secara menyeluruh.

Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, meminta TNI mendukung visi Presiden Prabowo, khususnya Astacita, serta meningkatkan SDM menghadapi ancaman siber dan radikalisme budaya.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, mendorong revisi RUU Penyiaran untuk menutup celah hukum di era digital yang pesat, khususnya terkait platform OTT dan media sosial.

Komisi I DPR RI menegaskan prajurit TNI aktif yang terjerat kasus pidana di 14 K/L dapat diproses Kejagung, sementara mereka di luar 14 K/L wajib mengundurkan diri.

Komisi I DPR RI memastikan RUU TNI yang telah disahkan tetap menegakkan supremasi hukum dan sipil, sekaligus menekankan proses penyusunannya yang transparan dan sesuai aturan.

Komisi I DPR dan pemerintah rapat sempurnakan draf RUU TNI, fokus pada pertahanan siber, usia pensiun prajurit, dan memastikan tidak ada dwifungsi ABRI.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas melakukan audiensi dengan mahasiswa yang menolak revisi UU TNI, yang dikhawatirkan akan mengembalikan dwifungsi ABRI.

Ketua Komisi I DPR dan Presiden Prabowo Subianto membahas RUU TNI jelang pengesahan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (20/3).

Komisi I DPR mengusulkan agar penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil diatur lebih ketat melalui Peraturan Panglima TNI, dengan kriteria standar kelayakan objektif untuk mencegah potensi kecemburuan di kalangan ASN.

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Panglima TNI dan pimpinan tiga matra membahas revisi UU TNI tahun 2004 yang mencakup 11 klaster perubahan, termasuk kedudukan, peran, dan pembiayaan TNI.

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Panglima TNI dan pimpinan matra membahas revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang masuk Prolegnas Prioritas 2025.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan RUU TNI tidak akan disetujui menjadi UU pada masa sidang ini karena akan memasuki masa reses dan jelang Idul Fitri 2025.

Komisi I DPR RI mengusulkan revisi UU TNI untuk memperpanjang usia pensiun tamtama hingga 58 tahun dan perwira hingga 60 tahun guna mengoptimalkan SDM TNI.

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menhan dan Menkum membahas revisi UU TNI No. 34 Tahun 2004, guna menyesuaikan dengan dinamika hukum dan geopolitik terkini.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong revisi UU Penyiaran agar relevan hingga 50 tahun mendatang, mengakomodasi era digital dan melindungi anak muda dari konten negatif.

Komisi I DPR menggelar rapat membahas RUU Penyiaran yang mengakomodasi perubahan fundamental industri penyiaran di era digital, termasuk konvergensi media dan layanan OTT.

Guru Besar Unpad, Muradi, menolak perluasan penempatan prajurit TNI di jabatan sipil di luar ketentuan UU TNI, karena dikhawatirkan akan mengancam profesionalitas dan fokus pertahanan negara.

Komisi I DPR RI mengundang tiga pakar untuk memberikan masukan terkait revisi UU TNI tahun 2004 guna mencegah polemik seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja.