KSPSI Dukung Efisiensi Perizinan untuk Pacu Investasi dan Industri Dalam Negeri

KSPSI mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi perizinan guna menarik investasi, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, 7 Mei 2025 - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam mengefisiensikan proses perizinan. Langkah ini dinilai krusial untuk menarik minat investasi dan memperkuat industri domestik. Jumhur menekankan bahwa hambatan utama investasi di Indonesia adalah masalah regulasi, termasuk perizinan, perpajakan, dan pengadaan tanah.

Realisasi investasi yang tinggi pada kuartal I 2025, mencapai Rp465,2 triliun, menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan. Salah satu kunci utamanya adalah mempermudah investor memulai bisnis di Indonesia. Dengan demikian, lebih banyak lapangan kerja yang tercipta, mengurangi angka pengangguran.

Jumhur optimistis pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ia mencontohkan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan dialog dengan seluruh elemen masyarakat untuk membangun Indonesia. KSPSI pun berharap efisiensi perizinan menjadi langkah nyata untuk mencapai tujuan tersebut.

Tingginya cost of doing business di Indonesia menjadi sorotan. Berdasarkan riset Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pertengahan 2024, Indonesia memiliki biaya berbisnis tertinggi dibandingkan Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Biaya logistik Indonesia mencapai 23,5 persen dari PDB, jauh lebih tinggi dari Malaysia (13 persen) dan Singapura (8 persen).

Selain itu, suku bunga kredit di Indonesia (8-14 persen) juga lebih tinggi daripada negara-negara tetangga (4-6 persen). Jumhur menyoroti tingginya bunga bank sebagai salah satu faktor tidak produktif. Ia berharap pemerintah dapat menurunkan biaya logistik dan bunga bank agar lebih kompetitif.

"Biaya logistik turunin, bayar bunga bank jangan ketinggian. Kasihan pengusaha. Dia pinjam duit untuk modal harus bayar bunga 14-15 persen," ujar Jumhur. Ia menambahkan bahwa keuntungan yang seharusnya kembali ke perusahaan dan buruh, malah tersedot untuk hal-hal yang tidak produktif. Dengan efisiensi perizinan dan biaya operasional yang lebih rendah, daya beli masyarakat dapat meningkat.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada kuartal I 2025 mencapai Rp465,2 triliun, meningkat 15,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp401,5 triliun). Angka ini menunjukkan potensi besar Indonesia untuk menarik investasi asing dan domestik. Namun, efisiensi perizinan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini.

Dengan mengurangi hambatan birokrasi, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. KSPSI berharap pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan investasi ini berdampak nyata bagi masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Efisiensi perizinan menjadi salah satu langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk serikat pekerja, sangat penting untuk memastikan keberhasilan upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi dan memperkuat industri dalam negeri. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja akan menciptakan sinergi yang positif untuk pembangunan ekonomi Indonesia.