Mendikbudristek No Comment Soal Rencana Bina Siswa Nakal di Barak TNI

Mendikbudristek Abdul Mu'ti enggan berkomentar terkait rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membina siswa nakal di barak TNI, menyatakan baru mengetahui rencana tersebut dari media.

Jakarta, 30 April 2025 - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Abdul Mu'ti, memilih untuk tidak memberikan komentar terkait wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akan membina siswa bermasalah di barak TNI. Rencana tersebut, yang bertujuan untuk memperbaiki karakter siswa yang dinilai menurun, menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan dari publik.

Pernyataan Mendikbudristek ini disampaikan langsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa lalu. Ia mengaku baru mengetahui rencana tersebut melalui pemberitaan media massa dan belum dapat memberikan tanggapan resmi. Sikap Mendikbudristek ini tentu menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai pandangan pemerintah pusat terhadap inisiatif yang digagas oleh pemerintah daerah tersebut.

Keengganan Mendikbudristek untuk berkomentar menimbulkan spekulasi beragam. Beberapa pihak menilai sikap ini sebagai bentuk kehati-hatian, menunggu informasi lebih lengkap dan kajian mendalam sebelum memberikan pernyataan resmi. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa sikap ini menunjukkan kurangnya kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung atau mengkritisi program tersebut.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya telah meluncurkan wacana program pembinaan bagi anak-anak yang berperilaku nakal dengan melibatkan TNI dan Polri. Program yang direncanakan dimulai Mei 2025 ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap penurunan daya saing dan disiplin anak muda, serta kesulitan orang tua dan guru dalam menangani perilaku siswa yang semakin kompleks.

Orang tua akan diminta membuat surat pernyataan dan mengantar anak mereka ke barak TNI untuk mengikuti program pembinaan karakter. Selama di barak, anak-anak akan tetap mengikuti kegiatan belajar seperti biasa, namun dengan tambahan kegiatan yang menekankan kedisiplinan, seperti jadwal tidur dan bangun yang teratur, olahraga, serta kegiatan keagamaan.

Dedi Mulyadi menekankan bahwa program ini bukanlah pelatihan militer, melainkan program pembinaan karakter yang bertujuan untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab yang mungkin kurang didapatkan di lingkungan rumah. Inisiatif ini telah memicu perdebatan publik mengenai efektifitas, etika, dan potensi dampak jangka panjang dari program ini.

Program ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi program tersebut, serta bagaimana memastikan hak-hak anak tetap terlindungi selama mengikuti program. Pertimbangan etika dan aspek hukum juga perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Program pembinaan siswa nakal di barak TNI ini memiliki potensi positif dalam membentuk karakter siswa, namun juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan program ini tidak menjadi bentuk hukuman atau pelatihan militer terselubung. Penting untuk menjaga keseimbangan antara pembentukan kedisiplinan dan penghormatan terhadap hak-hak anak.

Selain itu, perlu dipertimbangkan pula aspek kesetaraan dan keadilan dalam penerapan program ini. Program ini harus memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi atau agama, memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program pembinaan. Standar operasional prosedur yang jelas dan transparan juga perlu diterapkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Terakhir, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Evaluasi ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, guru, TNI, Polri, dan ahli pendidikan. Dengan demikian, program ini dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat optimal bagi siswa yang bermasalah.

Kesimpulannya, wacana ini masih memerlukan kajian lebih lanjut dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan pakar pendidikan, untuk memastikan program ini berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan dan hak asasi manusia.