Menteri PKP Desak Apersi Berantas Pengembang Nakal: Jangan Tipu Rakyat!

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait meminta Apersi untuk membersihkan anggotanya yang menipu rakyat dalam proyek rumah subsidi dan meminta pertanggungjawaban hukum bagi pelaku.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dengan tegas mendesak Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk memberantas praktik penipuan yang dilakukan oleh oknum pengembang terhadap masyarakat dalam proyek pembangunan rumah subsidi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara halalbihalal Apersi di Jakarta, Senin malam.

Ara, sapaan akrab Menteri Sirait, menekankan pentingnya Apersi melakukan verifikasi internal yang ketat terhadap seluruh anggotanya. Ia meminta Apersi memberikan penghargaan kepada pengembang yang berkualitas dan memecat anggota yang merugikan rakyat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan standar dan reputasi asosiasi.

"Kalau yang benar, pasti cocok sama saya. Kalian mau nggak di Apersi ini ada pengembang yang menipu rakyat? Mau nggak? Kalau boleh saya usulkan bikin rakenas ini yang berkualitas, verifikasi, profiling," tegas Menteri Ara dalam sambutannya. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmennya untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan pembangunan rumah subsidi berjalan dengan transparan dan bertanggung jawab.

Menteri Ara menegaskan bahwa hanya pengembang yang benar, bersih, dan bertanggung jawab yang layak menjadi bagian dari Apersi. Menurutnya, asosiasi yang kuat dibangun dari reputasi anggotanya yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Ia meminta Apersi untuk tidak ragu memecat anggota yang terbukti melakukan praktik curang.

"Anggota yang nggak benar, pecat. Jangan hanya memberikan penghargaan kepada yang bagus. Yang nggak benar, pecat. Jadi, orang ada kebanggaan, dia membawa nama baik Apersi, kebanggaan," ujar Menteri Ara. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya menjaga nama baik Apersi dan memastikan seluruh anggotanya menjunjung tinggi etika profesi.

Lebih lanjut, Menteri Ara menyoroti adanya oknum pengembang yang terus berganti identitas usaha untuk menghindari tanggung jawab. Ia menyatakan bahwa data mengenai praktik tersebut telah ada di tangan aparat penegak hukum.

"Ada lah, semua itu udah ada datanya di APH (aparat penegak hukum). Saya ngomong apa adanya ya. Lihat mata saya. Saya nggak suka bohong. Itu semua sudah saya sampaikan," tuturnya.

Menteri Ara menekankan bahwa ia berbicara apa adanya karena tidak ingin menipu rakyat. Ia menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku kesalahan akan disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Namun, ia menegaskan bahwa pelaku kejahatan berat pasti akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius.

"Berdoa aja. Kalau yang salahnya kecil-kecil, ya mudah-mudahan hukumannya kecil. Kalau yang berat, pasti habis saya ngomong begini. nggak bisa tidur. Itu pasti," kata Menteri PKP.

Selain itu, Menteri Ara juga meminta Apersi untuk tidak hanya fokus menyatukan suara, tetapi juga membangun kebanggaan dan kehormatan bersama dengan menjaga kualitas dan tanggung jawab sosial sebagai pengembang. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga siapa pun yang melakukan kejahatan, apalagi terhadap rakyat kecil, akan berhadapan dengan proses hukum tanpa pandang bulu.

Dengan tegas, Menteri PKP meminta Apersi untuk bertanggung jawab dalam menjaga kualitas dan integritas anggotanya. Hal ini penting untuk memastikan program rumah subsidi berjalan lancar dan masyarakat terlindungi dari praktik penipuan.

Menteri Ara juga menekankan pentingnya Apersi untuk membangun kebanggaan dan kehormatan bersama dengan menjaga kualitas dan tanggung jawab sosial sebagai pengembang. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga siapa pun yang melakukan kejahatan, apalagi terhadap rakyat kecil, akan berhadapan dengan proses hukum tanpa pandang bulu.