Misteri Angka 41 Persen: Mengapa Serapan Pupuk Subsidi di Sulsel Belum Optimal?

Serapan pupuk subsidi di Sulawesi Selatan baru mencapai 41 persen hingga Juli 2025, memicu pertanyaan tentang efektivitas penyaluran dan daya beli petani.

PT Pupuk Indonesia wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulamapua) melaporkan bahwa serapan pupuk subsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel) baru mencapai 41 persen dari total alokasi hingga 27 Juli 2025. Angka ini setara dengan 372.475 ton dari alokasi 911.720 ton. Meskipun demikian, realisasi ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Senior Manager Pupuk Indonesia Wilayah Sulamapua, Sukodim, mengungkapkan bahwa rendahnya serapan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah daya beli petani yang kurang maksimal dalam menebus pupuk. Hal ini berdampak langsung pada proses penyaluran yang juga menjadi tidak optimal.

Selain faktor ekonomi, kondisi alam juga turut mempengaruhi penyerapan pupuk subsidi di Sulsel. Kerusakan lahan di sekitar danau, telaga, sungai, dan aliran irigasi menghambat petani untuk segera melakukan penanaman. Situasi ini secara tidak langsung mengurangi kebutuhan mendesak akan pupuk.

Hingga 27 Juli 2025, PT Pupuk Indonesia mencatat penyaluran pupuk subsidi di Sulawesi Selatan telah mencapai 372.475 ton. Angka ini merupakan 41 persen dari total alokasi yang ditetapkan sebesar 911.720 ton. Data ini menunjukkan bahwa meskipun belum mencapai separuh dari target, serapan tahun ini lebih baik dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Sukodim menjelaskan bahwa realisasi penyaluran pupuk subsidi pada tahun 2024 hingga 27 Juli hanya sebesar 363.437 ton. Perbandingan ini menegaskan bahwa terdapat peningkatan volume penyaluran di tahun 2025. Peningkatan ini menjadi indikator positif meskipun tantangan serapan masih ada.

Serapan pupuk subsidi tertinggi tercatat di Kabupaten Bone, dengan 147.387 ton atau 51 persen dari alokasinya. Sementara itu, Kota Makassar menunjukkan serapan terendah, yakni baru mencapai 15 persen. Perbedaan signifikan antar daerah ini menyoroti variasi kebutuhan dan kendala di lapangan.

Salah satu penyebab utama rendahnya serapan pupuk subsidi adalah daya beli petani yang tidak maksimal. Menurut Sukodim, hasil dialog langsung dengan kelompok tani dalam berbagai kegiatan roadshow mengindikasikan bahwa petani kesulitan dalam menebus pupuk. Kendala finansial ini secara langsung menghambat proses penyerapan pupuk.

Selain faktor ekonomi, kondisi alam juga berperan dalam rendahnya penyerapan pupuk subsidi. Kerusakan lahan pertanian di sekitar sumber air seperti danau, telaga, sungai, dan irigasi menyebabkan petani tidak dapat segera melakukan penanaman. Akibatnya, kebutuhan akan pupuk pun tertunda, mempengaruhi angka serapan secara keseluruhan.

Pupuk Indonesia mengakui bahwa faktor daya beli petani berada di luar kendali mereka. Namun, perusahaan memastikan bahwa ketersediaan pupuk dan sistem penyaluran melalui kios-kios telah disiapkan secara maksimal. Upaya ini menunjukkan komitmen dalam mendukung sektor pertanian meskipun menghadapi kendala eksternal.

Menyikapi rendahnya serapan pupuk subsidi, PT Pupuk Indonesia tidak tinggal diam dan telah melakukan berbagai upaya proaktif. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah sosialisasi intensif kepada petani mengenai pentingnya penebusan pupuk lebih awal sebelum masa tanam. Program "tebus pupuk bersama berhadiah" juga digalakkan untuk mendorong petani.

Selain itu, Pupuk Indonesia secara rutin mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota), perwakilan kios dan distributor pupuk, serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Koordinasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi bersama.

Kegiatan roadshow ke berbagai daerah juga terus dilakukan untuk memahami secara langsung penyebab rendahnya persentase serapan. Pupuk Indonesia juga memanfaatkan mobil uji tanah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada petani. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung optimalisasi penggunaan pupuk subsidi.