Pemerintah pusat menambah alokasi pupuk subsidi untuk Sulawesi Tengah guna meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya untuk sembilan komoditas utama.

Komisi IV DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, hingga ke tangan petani.

Ombudsman menemukan sejumlah kelemahan kesiapan Gapoktan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, mendorong revisi margin dan regulasi teknis untuk mencegah malaadministrasi.

Polda Kalteng mengungkap penyalahgunaan 160 karung pupuk bersubsidi oleh seorang pria berinisial PW yang menjualnya dengan harga jauh di atas HET, meraup keuntungan hingga jutaan rupiah.

PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan edukasi dan sosialisasi tertib administrasi penyaluran pupuk bersubsidi kepada ratusan pengusaha kios pupuk di Sumatera Barat untuk memastikan pupuk tepat sasaran.

PT Pupuk Indonesia menggelar program 'Tebus Bersama' pupuk subsidi di Bukittinggi untuk membantu petani dan mendukung ketahanan pangan nasional, dengan harapan penyerapan pupuk bersubsidi meningkat dan harga terjangkau.

Penyaluran pupuk bersubsidi di Pasaman Barat, Sumatera Barat, telah mencapai 6.123,6 ton hingga Maret 2025, dengan upaya peningkatan penggunaan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah.

Penyerapan pupuk subsidi Urea dan NPK di Situbondo hingga April 2025 telah mencapai 20 persen dari alokasi, dengan petani diwajibkan menebus kedua jenis pupuk untuk hasil panen optimal.

PT Pupuk Indonesia (Persero) telah mendistribusikan pupuk bersubsidi hingga ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, berkat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Dinas Pertanian Banyumas optimistis target tambah tanam 12.900 hektare pada April 2025 tercapai, didukung ketersediaan pupuk subsidi dan imbauan percepatan tanam kepada petani.

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) telah menyiapkan stok pupuk subsidi sebanyak 257.212 ton untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seluruh Indonesia untuk pupuk NPK Formula Khusus, mendukung ketahanan pangan nasional.

Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 menyederhanakan aturan pupuk subsidi, meningkatkan akses petani, dan menambah komoditas serta jenis pupuk yang disubsidi.

PT Pupuk Indonesia (Persero) dan KPK meningkatkan kolaborasi untuk mencegah korupsi dan memastikan penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran demi swasembada pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, optimis Indonesia surplus beras hingga 3 juta ton pada tahun 2025 dan tidak perlu impor beras lagi pada tahun 2026, berkat distribusi pupuk bersubsidi yang baik.

Menko Pangan Zulkifli Hasan bentuk Pokja untuk awasi penyaluran pupuk bersubsidi 9,55 juta ton agar tepat sasaran dan mencegah penyimpangan demi swasembada pangan.

PT Pupuk Indonesia mengajak petani singkong mendaftar E-RDKK hingga 18 Maret 2025 untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yang telah di alokasikan pemerintah.

Kementerian Pertanian berkomitmen memperbaiki penyaluran pupuk bersubsidi melalui pemutakhiran data e-RDKK dan perluasan komoditas penerima, demi swasembada pangan Indonesia.

PT Pupuk Indonesia pastikan ketersediaan pupuk subsidi sebelum musim tanam untuk mendukung swasembada pangan nasional, sesuai arahan Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Anggota BAKN DPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengusulkan kerja sama dengan BRI untuk menyalurkan pupuk subsidi langsung ke petani melalui pengusaha lokal guna memangkas rantai distribusi dan memberantas mafia pupuk.

Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, prioritaskan layanan kesehatan dan pendidikan gratis serta pupuk subsidi bagi petani dalam 100 hari kepemimpinannya.