Gubernur NTB Gerak Cepat Atasi Serapan Pupuk Subsidi yang Rendah
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, berkomitmen menyelesaikan masalah rendahnya serapan pupuk subsidi di bawah 10 persen dan sejumlah isu pertanian lainnya di NTB.
Mataram, 7 April 2025 - Rendahnya serapan pupuk subsidi di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi perhatian serius Gubernur Lalu Muhammad Iqbal. Per Maret 2025, angka penyerapan pupuk subsidi masih di bawah 10 persen dari total kuota. Hal ini mendorong Gubernur untuk segera mencari solusi guna meningkatkan produktivitas pertanian di daerah tersebut. Presiden telah memberikan arahan langsung terkait permasalahan ini, sehingga Gubernur berkomitmen untuk segera menindaklanjuti.
NTB pada tahun 2025 mendapatkan kuota pupuk subsidi sebanyak 234 ribu ton, meningkat signifikan sebesar 77,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 132 ribu ton. Peningkatan kuota ini diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi pertanian, namun rendahnya serapan pupuk menjadi kendala utama yang harus diatasi.
Untuk memahami akar permasalahan, Gubernur Iqbal melakukan dialog langsung dengan para petani. Langkah ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan memahami secara konkret tantangan yang dihadapi petani di lapangan terkait penggunaan pupuk subsidi. Selain masalah pupuk, Gubernur juga memetakan berbagai masalah lain yang dihadapi sektor pertanian di NTB.
Masalah Holistik Sektor Pertanian NTB
Selain rendahnya serapan pupuk subsidi, Gubernur Iqbal juga mengidentifikasi sejumlah masalah lain yang menghambat perkembangan sektor pertanian di NTB. Masalah irigasi air yang kurang memadai menjadi salah satu kendala utama. Petani juga mengeluhkan harga jual gabah yang rendah dan kesulitan dalam pemasaran hasil panen mereka. Bahkan, permasalahan pergudangan yang penuh milik Bulog hingga penyerapan gabah dan beras juga menjadi perhatian serius.
Pemerintah Provinsi NTB berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut secara komprehensif. Dialog langsung dengan petani menjadi langkah awal untuk memahami permasalahan dari akar rumput. Setelah memahami permasalahan, pemerintah akan merumuskan solusi yang tepat sasaran dan efektif.
Pemerintah Provinsi NTB juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan Bulog, untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan program-program pemerintah di bidang pertanian dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi para petani.
Surplus Beras dan Nilai Tukar Petani (NTP)
Terlepas dari tantangan yang ada, NTB mencatatkan surplus beras yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2024, surplus beras mencapai 155.795 ton. Pada periode Januari hingga April 2025, surplus beras diproyeksikan meningkat menjadi 290.692 ton. Peningkatan surplus beras ini menunjukkan potensi besar sektor pertanian di NTB.
Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 menunjukkan penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 2,62 persen dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi 122,61 poin. Penurunan ini disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani turun sebesar 3,02 persen. Meskipun demikian, NTP masih berada di atas 100 poin, yang mengindikasikan bahwa aktivitas bertani di NTB masih menguntungkan.
Rincian NTP per subsektor pada Februari 2025 menunjukkan bahwa subsektor hortikultura memiliki NTP tertinggi sebesar 196,52 poin, diikuti tanaman pangan (117,29 poin), tanaman perkebunan rakyat (108,20 poin), peternakan (108,17 poin), dan perikanan (107,54 poin). Data ini memberikan gambaran lebih detail mengenai kondisi ekonomi petani di masing-masing subsektor.
Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai program dan kebijakan yang tepat sasaran. Solusi komprehensif untuk masalah pupuk subsidi dan isu-isu pertanian lainnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani di NTB.
