Kekecewaan Mentan Amran: Bulog Kalsel Dinilai Lamban Serap Gabah Petani

Mentan Andi Amran Sulaiman kecewa dengan kinerja Bulog Kalsel yang dinilai lamban menyerap gabah petani sehingga petani terpaksa menjual gabah dengan harga di bawah HPP.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Perum Bulog Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dinilai tidak maksimal dalam menyerap gabah petani. Hal ini menyebabkan para petani terpaksa menjual hasil panen mereka dengan harga di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yaitu sekitar Rp5.300 hingga Rp5.600 per kilogram, jauh di bawah HPP yang seharusnya mencapai Rp6.500 per kilogram. Kejadian ini terungkap saat Mentan Amran melakukan kunjungan kerja dan menghadiri panen raya di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, pada Selasa (18/3).

Kekecewaan Mentan Amran dilatarbelakangi oleh keluhan sejumlah petani yang mengaku kesulitan menjual gabah kepada Bulog Kalsel. Petani mengeluhkan sulitnya menghubungi pihak Bulog dan minimnya kunjungan petugas Bulog ke lapangan. Akibatnya, banyak petani yang menyimpan gabah dalam jumlah besar di rumah mereka tanpa kepastian pembelian dari Bulog. Salah satu petani bahkan mengaku memiliki 151 karung gabah yang belum terserap Bulog.

Lebih lanjut, Mentan Amran juga menyoroti sejumlah persyaratan yang dianggap memberatkan petani oleh Bulog Kalsel. Salah satunya adalah kewajiban menjual gabah dalam kondisi kering, yang dinilai mempersulit petani. Selain itu, keterlambatan pembayaran dari Bulog Kalsel yang mencapai satu minggu juga dikeluhkan petani, sehingga menghambat perputaran modal usaha mereka. Situasi ini memaksa banyak petani untuk menjual gabah mereka kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah, meskipun merugikan.

Kinerja Bulog Kalsel Dipertanyakan

Amran dengan tegas menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Bulog Kalsel. "Saya kecewa dengan Bulog Kalsel, petani menunggu kepastian harga di sawah, tapi Bulog malah menunggu di gudang. Ini tidak bisa dibiarkan, harus ada perbaikan sistem. Kalau ada yang tidak mau bekerja untuk rakyat, lebih baik minggir," tegas Amran. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dan mendesak perlunya perbaikan sistem penyerapan gabah oleh Bulog.

Amran menekankan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat petani dirugikan akibat lambannya kinerja Bulog. Ia meminta Bulog untuk lebih proaktif turun ke lapangan dan tidak hanya menunggu di gudang. "Kita tidak bisa membiarkan petani terus dirugikan, harus ada perbaikan nyata, Bulog harus turun ke lapangan, bukan sekedar menunggu di gudang. Ke depan, kita akan terus pantau agar penyerapan gabah berjalan optimal," tegas Amran kembali.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal kesejahteraan petani dan memastikan kebijakan yang berpihak pada petani terlaksana di lapangan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi petani dari praktik-praktik yang merugikan.

Persyaratan Ketat dan Keterlambatan Pembayaran Bulog

Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah persyaratan ketat yang diterapkan Bulog Kalsel, seperti kewajiban menjual gabah dalam kondisi kering. Persyaratan ini dinilai mempersulit petani, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi pengeringan gabah. Keterlambatan pembayaran hingga satu minggu juga menjadi masalah yang signifikan, karena menghambat perputaran modal usaha para petani.

Kondisi ini memaksa petani untuk mengambil langkah yang kurang menguntungkan, yaitu menjual gabah ke tengkulak dengan harga yang lebih rendah. Hal ini tentu saja merugikan petani dan menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perdagangan gabah.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyerapan gabah oleh Bulog, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Perbaikan sistem dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk melindungi petani dan memastikan harga gabah tetap stabil.

Langkah Ke Depan: Pengawasan dan Perbaikan Sistem

Mentan Amran memastikan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengawasi proses penyerapan gabah oleh Bulog agar berjalan optimal. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dalam menjamin harga gabah petani berjalan efektif dan tidak merugikan petani. Perbaikan sistem dan peningkatan kinerja Bulog Kalsel menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini.

Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani agar mereka lebih memahami prosedur penjualan gabah kepada Bulog dan mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan demikian, petani dapat lebih mudah menjual gabah mereka dengan harga yang sesuai dan tidak perlu lagi menjualnya ke tengkulak dengan harga yang lebih rendah.

Ke depan, diharapkan akan ada perbaikan nyata dalam sistem penyerapan gabah oleh Bulog, sehingga petani dapat menikmati hasil panen mereka dengan harga yang layak dan sejahtera.