NTB Minta Bulog Optimalkan Serapan Beras Lokal, Impor Diharapkan Berhenti
Pemerintah Provinsi NTB meminta Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah dari petani lokal hingga 180.600 ton agar NTB tidak lagi mengimpor beras.

Mataram, 11 Maret 2025 - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk meningkatkan serapan gabah atau beras dari petani lokal. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya beras impor ke wilayah NTB dan mewujudkan swasembada beras. Permintaan ini disampaikan menyusul realisasi serapan beras yang masih rendah hingga Maret 2025.
Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, mengungkapkan pentingnya optimalisasi pengadaan beras dan gabah nasional. Target yang ditetapkan adalah penyerapan sebanyak 180.600 ton hingga April 2025. "Pertemuan dengan mitra dan pemangku kebijakan ini menjadi momentum awal terciptanya swasembada beras, agar negara tidak lagi mengimpor beras tapi mengandalkan potensi dalam negeri," ujar Gita dalam keterangan pers di Mataram.
Pertemuan antara Pemprov NTB, Bulog, dan mitra pengadaan pangan digelar pada Selasa, 11 Maret 2025, di Kompleks Pergudangan Dasar Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Pertemuan ini membahas strategi untuk mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras dari petani lokal. Pemprov NTB menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses penyerapan ini.
Serapan Beras Bulog NTB Masih Rendah
Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Sri Muniati, melaporkan bahwa realisasi belanja Bulog hingga Maret 2025 baru mencapai 9.272 ton setara beras. Angka ini hanya 5,13 persen dari target yang ditetapkan. Sri menjelaskan bahwa libur panjang menjadi salah satu tantangan dalam kelancaran transaksi pembelian gabah beras. "Tantangannya ada libur panjang sehingga transaksi pembelian beras gabah lancar dan aman," kata Sri.
Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,6 triliun untuk program pembelian gabah beras petani di seluruh Indonesia. Pembelian dengan harga tinggi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada beras impor.
Meskipun demikian, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Mokhamad Suyamto, memastikan bahwa stok beras nasional masih melimpah. Bulog memiliki stok komersial sebanyak 124.361 ton dan stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,78 juta ton. Suyamto juga menyatakan bahwa stok beras terus bertambah karena adanya target penyerapan beras petani sebanyak 3 juta ton dengan harga Rp6.500 per kilogram.
Dukungan Pemerintah untuk Swasembada Beras
Dengan intervensi pemerintah melalui pembelian gabah dengan harga tinggi, diharapkan Indonesia tidak hanya mencapai swasembada beras, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. "Dengan intervensi pemerintah diharapkan nanti tidak saja swasembada beras, tapi juga mendukung ketahanan pangan nasional," tegas Suyamto.
Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi petani, meningkatkan produksi beras dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor beras. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Bulog, dan para mitra diharapkan dapat memastikan keberhasilan program ini.
Keberhasilan program ini sangat penting bagi ketahanan pangan Indonesia. Dengan mengoptimalkan penyerapan beras dari petani lokal, Indonesia dapat mengurangi impor beras dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah daerah dan Bulog memiliki peran penting dalam memastikan program ini berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditetapkan.