Bulog Wajib Beli Gabah Petani seharga Rp6.500/kg, Kata Bupati Lombok Timur

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menegaskan bahwa Bulog wajib membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai HPP yang ditetapkan pemerintah, demi mendukung kedaulatan pangan.

Lombok Timur, NTB (ANTARA) - Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Haerul Warisin, dengan tegas menyatakan bahwa Perum Bulog wajib membeli gabah petani sesuai harga pokok penjualan (HPP) yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram. Pernyataan ini disampaikan di Lombok Timur pada Selasa, 8 April 2024. Keputusan ini diambil mengingat panen raya padi yang sedang berlangsung dan pentingnya dukungan terhadap kedaulatan pangan nasional.

Menurut Bupati Haerul, tidak ada alasan bagi Bulog untuk menolak pembelian gabah petani dengan harga tersebut. Ia menekankan bahwa tugas dan fungsi Bulog adalah menyerap gabah dan beras masyarakat sebanyak-banyaknya. "Tidak ada alasan apapun, Bulog harus beli gabah petani," tegas Haerul. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kesejahteraan petani.

Optimisme Bupati Haerul terkait keuntungan petani cukup beralasan. Dengan harga gabah yang telah ditetapkan pemerintah, petani diprediksi akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah dari hasil panen raya kali ini. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Lombok Timur.

Bulog dan Serapan Gabah Petani

Bupati Haerul meminta Bulog untuk segera menyerap hasil panen raya para petani, khususnya di wilayah Lombok Timur. Ia menekankan pentingnya langkah cepat ini agar petani tidak mengalami kerugian akibat lambatnya proses penyerapan gabah. "Saat ini panen raya telah mulai, hasil produksi padi petani harus bisa diserap," imbuhnya. Permintaan ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap nasib petani.

Bupati juga menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan panen padi kali ini, meskipun kondisi cuaca pada musim tanam pertama kurang mendukung. Hasil panen yang baik, diperkirakan mencapai rata-rata 7 ton per hektare, menjadi bukti ketahanan petani Lombok Timur.

Selain itu, Bupati juga menyinggung pentingnya pengawasan distribusi pupuk subsidi. Ia meminta petani yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi untuk segera melapor kepada dinas pertanian, pemerintah kecamatan, atau pemerintah desa agar terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Distribusi Pupuk Subsidi dan Peran Gapoktan

Bupati Haerul juga menginstruksikan Dinas Pertanian untuk segera mengundang seluruh pengecer dan distributor pupuk di Lombok Timur. Tujuannya adalah untuk melakukan pengamanan distribusi pupuk subsidi hingga ke tingkat dusun, mencegah praktik penjualan pupuk nonsubsidi.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya mengaktifkan kembali seluruh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Lombok Timur. Ia juga mendorong pembentukan penyuluh pertanian di setiap desa. "Satu desa, satu penyuluh. Tidak boleh ada desa yang kosong penyuluhnya. Ini amanah undang-undang, supaya petani gampang konsultasi untuk mengembangkan hasil pertanian mereka," jelasnya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian di Lombok Timur.

Secara keseluruhan, pernyataan Bupati Lombok Timur ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan petani melalui pembelian gabah oleh Bulog dan pengawasan distribusi pupuk subsidi. Langkah-langkah yang diambil diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan ketahanan pangan di Lombok Timur.