Pemkab Batang Perkuat Pengawasan Pupuk, Dukung Swasembada Pangan Nasional
Pemerintah Kabupaten Batang meningkatkan pengawasan stok pupuk untuk menjamin ketersediaan dan menunjang keberhasilan program swasembada pangan nasional, serta menjamin harga jual gabah petani.
Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan pupuk bagi petani. Langkah ini merupakan upaya nyata dalam mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat. Bupati Batang, Faiz Kurniawan, menegaskan komitmen ini pada Jumat lalu di Batang. Pengawasan ketat ini dilakukan untuk memastikan para petani tidak kesulitan mendapatkan pupuk, mengingat swasembada pangan merupakan program prioritas pemerintah.
Ketersediaan pupuk yang aman dan mudah diakses petani menjadi kunci keberhasilan program swasembada pangan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan efisien menjadi sangat penting. Bupati Faiz Kurniawan menekankan bahwa pengawasan ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan komitmen nyata Pemkab Batang dalam mendukung sektor pertanian.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah kemudahan akses pupuk bagi petani. Pemerintah telah meluncurkan program baru yang memungkinkan petani membeli pupuk tanpa perlu menggunakan kartu tani. Hal ini diharapkan dapat mempermudah akses petani terhadap pupuk di berbagai lokasi. Pemkab Batang menyatakan akan mendukung penuh program ini dengan melakukan pengawasan ketat di lapangan untuk mencegah kelangkaan pupuk.
Pengawasan Pupuk dan Harga Gabah Petani
Selain pengawasan pupuk, Pemkab Batang juga berkomitmen untuk membantu petani dalam memasarkan hasil panennya. Pemerintah daerah memastikan akan mengawal penyerapan gabah hasil panen petani oleh Bulog dengan harga jual minimal Rp6.500 per kilogram. Upaya ini dilakukan untuk mensejahterakan petani dan meningkatkan pendapatan mereka.
Pemkab Batang berupaya untuk menjamin harga jual gabah petani tetap stabil dan menguntungkan. Jika harga jual gabah di pasaran berada di bawah harga standar, dan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan, petani dapat melaporkan hal tersebut kepada Pemkab Batang. Pemerintah daerah kemudian akan berupaya untuk menyalurkan gabah tersebut ke Bulog atau Dinas Pertanian, sehingga petani tidak mengalami kerugian.
"Jika nanti ternyata tidak laku atau ditawar dengan harga jual di bawah standar, asal memenuhi spesifikasi bisa dilaporkan ke pemkab. Nanti bisa kami alihkan ke Bulog atau Dinas Pertanian sehingga petani tidak dirugikan," kata Bupati Faiz Kurniawan.
Dukungan Pemerintah untuk Swasembada Pangan
Program pengawasan pupuk dan jaminan harga gabah ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Batang untuk mendukung program swasembada pangan nasional. Dengan memastikan ketersediaan pupuk dan harga jual yang stabil, diharapkan produktivitas pertanian di Kabupaten Batang dapat meningkat, dan berkontribusi pada pencapaian swasembada pangan di tingkat nasional.
Langkah-langkah konkrit yang diambil oleh Pemkab Batang ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberdayakan petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Dengan pengawasan yang ketat dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan para petani di Kabupaten Batang dapat lebih fokus pada peningkatan produktivitas pertanian mereka, tanpa perlu khawatir akan kesulitan mendapatkan pupuk atau menghadapi kerugian akibat harga jual gabah yang rendah. Program ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mendukung swasembada pangan.
Keberhasilan program ini akan berdampak positif pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang. Dengan demikian, program ini menjadi investasi jangka panjang untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulan
Melalui pengawasan yang diperketat terhadap stok pupuk dan jaminan harga jual gabah, Pemkab Batang menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung swasembada pangan nasional dan kesejahteraan para petani. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
