Zulhas Tekankan Pengawasan Harga Gabah Petani, Minimal Rp6.500 per Kilogram
Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta kepala daerah mengawasi harga jual gabah petani agar sesuai HPP terbaru, yakni Rp6.500 per kilogram, untuk menjamin kesejahteraan petani dan swasembada pangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), pada Senin (3/3) di Ngawi, Jawa Timur, menekankan pentingnya pengawasan harga jual gabah. Dalam kunjungannya ke panen raya di Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Zulhas meminta kepala daerah untuk memastikan harga pembelian gabah dari petani tidak kurang dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbaru, yaitu Rp6.500 per kilogram. Permintaan ini disampaikan mengingat sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Ngawi yang merupakan lumbung pangan nasional, memasuki masa panen pada bulan Maret hingga April.
Pengawasan harga jual gabah ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan petani. Zulhas menegaskan bahwa harga beli gabah kering panen (GKP) minimal harus Rp6.500 per kilogram, sesuai arahan Presiden. Dengan harga beli yang terjamin, petani diharapkan dapat terus menanam padi dan berkontribusi pada terwujudnya swasembada pangan nasional. Pemerintah, melalui Bulog, siap menyerap gabah petani dengan harga tersebut, dan tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang melanggar aturan ini.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp139,4 triliun untuk program swasembada pangan pada 2025. Dana ini akan digunakan untuk berbagai program strategis, termasuk penyerapan gabah dan beras petani sesuai HPP. Swasembada pangan merupakan misi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, dan berbagai inovasi, seperti optimalisasi teknologi dan infrastruktur irigasi, terus dilakukan untuk mendukungnya. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendukung petani dan memastikan ketahanan pangan nasional.
Pengawasan Harga Gabah dan Dukungan Pemerintah
Menko Zulhas secara tegas meminta bupati dan wali kota untuk mengawasi harga gabah petani. Ia memperingatkan bahwa pembelian gabah di bawah harga Rp6.500 per kilogram merupakan pelanggaran yang akan ditindak tegas. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menko Zulhas, “Saya minta agar bupati atau wali kota mengawasi harga gabah petani tidak boleh dibeli di bawah harga Rp6.500 per kilogram atau di bawah HPP,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi petani dan memastikan mereka mendapatkan harga yang layak atas hasil panen mereka. Pemerintah juga menyediakan jalur distribusi yang terjamin melalui Bulog, yang akan membeli gabah dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram. Dengan demikian, petani tidak perlu khawatir akan eksploitasi harga oleh pihak-pihak tertentu.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi padi dan mendukung pencapaian swasembada pangan nasional. Selain itu, pengawasan yang ketat juga akan mencegah praktik-praktik curang yang merugikan petani dan mengganggu stabilitas harga pangan di pasar.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Target Produksi
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mencapai swasembada pangan nasional. Kabupaten Ngawi, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, telah berhasil mencapai target luas tanam padi 100 persen di tahun 2024, dengan produksi mencapai 771 ribu ton gabah kering giling. Hal ini menunjukkan komitmen dan keberhasilan daerah dalam mendukung program pemerintah.
Untuk tahun 2025, Kabupaten Ngawi menargetkan perluasan lahan tanam padi hingga 180 ribu hektare. Target ini menunjukkan optimisme dan komitmen daerah untuk terus meningkatkan produksi padi dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Dukungan pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dan memastikan keberhasilan program swasembada pangan.
Kegiatan panen raya di Ngawi juga diwarnai dengan tradisi Methil Padi yang dilakukan oleh Menko Zulhas bersama pejabat lainnya. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pembelian gabah petani setempat oleh Bulog secara langsung, menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mendukung petani.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Perdagangan, Wakil Gubernur Jawa Timur, perwakilan Bulog, Pupuk Indonesia, dan pejabat setempat lainnya. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap program swasembada pangan dan kesejahteraan petani.
Dengan adanya pengawasan ketat terhadap harga gabah dan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan swasembada pangan nasional dapat terwujud dan kesejahteraan petani dapat terus meningkat.
