HPP Gabah Rp6.500: Komitmen Presiden untuk Kesejahteraan Petani

Wakil Menteri Pertanian menegaskan bahwa penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram merupakan komitmen Presiden untuk menyejahterakan petani dan mencapai swasembada pangan.

Jakarta, 10 Februari 2025 - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menyatakan bahwa penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram merupakan komitmen nyata Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Keputusan ini menjadi sorotan utama, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian petani dan pencapaian swasembada pangan nasional.

HPP Gabah dan Swasembada Pangan

Wamentan Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, menjelaskan bahwa pembelian gabah sesuai HPP merupakan langkah krusial dalam mencapai swasembada pangan. "Swasembada adalah prioritas Presiden," tegasnya. "Stok nasional harus cukup, dan petani harus sejahtera. Oleh karena itu, Presiden memutuskan HPP Rp6.500, dan Bulog ditargetkan menyerap 3 juta ton gabah."

Kebijakan ini, menurut Wamentan, merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan harga gabah di tingkat petani tetap stabil dan terhindar dari fluktuasi harga yang merugikan. Dengan harga dasar yang terjamin, diharapkan petani dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya.

Implementasi dan Dampak Kebijakan

Pemerintah telah menetapkan HPP gabah Rp6.500 per kilogram sejak 15 Januari 2025. Keputusan ini berlaku untuk pembelian oleh pemerintah maupun penggilingan swasta di seluruh Indonesia. Bulog, sebagai lembaga penyangga pangan nasional, memegang peran penting dalam menyerap gabah sesuai HPP untuk menjamin ketersediaan stok pangan dan kesejahteraan petani.

Wamentan menekankan pentingnya peran Bulog dalam menyerap gabah sesuai HPP. Hal ini, menurutnya, sangat penting untuk memastikan stok pangan nasional tercukupi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Swasembada pangan, ujarnya, merupakan prioritas utama Presiden yang harus segera diwujudkan.

Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Swasembada Pangan

Sudaryono optimistis bahwa kebijakan HPP ini akan meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap. "Tujuannya adalah menjaga harga pembelian gabah di tingkat petani sehingga Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat. Jadi, negara hadir langsung bersentuhan dengan petani," jelasnya. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan visi swasembada pangan. Semua pihak, dari pemerintah pusat hingga daerah, harus bekerja sama untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan program ini akan berdampak positif bagi perekonomian nasional dan ketahanan pangan Indonesia.

Dengan harga dasar yang terjamin, diharapkan petani dapat merencanakan masa tanam dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan tercapainya swasembada pangan di Indonesia.

Kesimpulan

Penetapan HPP gabah Rp6.500 per kilogram merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyejahterakan petani dan mencapai swasembada pangan. Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi petani dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Peran Bulog dalam menyerap gabah sesuai HPP juga menjadi kunci keberhasilan program ini.