Harga Gabah Tembus Rp6.500, Presiden Prabowo Pastikan Kesejahteraan Petani
Wamentan laporkan harga gabah rata-rata nasional telah mencapai Rp6.500 per kilogram sesuai target pemerintah, Presiden Prabowo tegaskan komitmen untuk kesejahteraan petani.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa harga pembelian gabah dari petani telah mencapai rata-rata nasional Rp6.500 per kilogram. Hal ini disampaikan langsung oleh Wamentan kepada Presiden saat santap siang di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat lalu. Laporan tersebut mencakup serapan gabah nasional dan harga pembelian gabah dari petani.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah berulang kali menginstruksikan para menterinya untuk memastikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) mencapai Rp6.500 per kilogram. Instruksi tegas ini bertujuan untuk mencegah praktik pembelian gabah petani di bawah harga yang telah ditetapkan.
Keputusan untuk menetapkan HPP gabah Rp6.500 merupakan komitmen pemerintah untuk menyejahterakan petani sebagai produsen utama pangan. Presiden menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pihak terhadap kebijakan ini demi mencapai keadilan dan keseimbangan dalam rantai pasok beras.
Komitmen Presiden Prabowo terhadap Kesejahteraan Petani
Dalam pengarahannya di Kantor Kementerian Pertanian pada 3 Februari lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya terhadap kesejahteraan petani. Beliau menyatakan, "Harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tetapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha dan konsumen." Pernyataan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi petani.
Presiden Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada pengusaha penggilingan padi yang tidak mematuhi kebijakan pemerintah. Beliau menyatakan siap mengambil alih penggilingan padi yang tidak mau mengikuti aturan tersebut. "Kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi. Saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival," tegas Presiden.
Untuk memastikan pengawasan terhadap penetapan harga gabah, Presiden memerintahkan Polri dan TNI untuk membantu Dinas Pertanian di seluruh Indonesia dalam mengawasi para pengusaha penggilingan padi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan melindungi petani dari eksploitasi.
Pengawasan Ketat Harga Gabah di Tingkat Petani
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk memastikan harga gabah di tingkat petani sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan. Beliau menginstruksikan kepada kepala Dinas Pertanian se-Indonesia, Dandim, dan Kepolisian untuk bekerja sama mengawasi penggilingan-penggilingan padi di daerah masing-masing. Kerja sama antar instansi ini diharapkan dapat memastikan terlaksananya kebijakan pemerintah dengan efektif dan efisien.
Dengan adanya pengawasan yang ketat ini, diharapkan tidak ada lagi pengusaha penggilingan padi yang berani membeli gabah dari petani di bawah harga Rp6.500 per kilogram. Hal ini akan memberikan kepastian harga dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi petani dan memastikan ketersediaan pangan nasional. Dengan penetapan HPP dan pengawasan yang ketat, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat dan sektor pertanian Indonesia dapat terus berkembang.
Laporan Wamentan kepada Presiden tentang tercapainya rata-rata harga gabah Rp6.500 menjadi bukti nyata dari keberhasilan kebijakan pemerintah. Namun, pengawasan dan evaluasi secara berkala tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program ini dan mencegah potensi penyimpangan.