Partai Buruh: Koalisi Permanen, Sebuah Ujian Waktu

Partai Buruh menanggapi positif usulan koalisi permanen dari Gerindra, namun menekankan perlunya pengujian waktu dan menekankan proses penjaringan capres yang partisipatif dan transparan untuk Pemilu 2029.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Partai Buruh menyatakan penghormatan terhadap usulan koalisi permanen yang digagas Partai Gerindra. Namun, Ketua Tim Pencapresan Partai Buruh, Said Salahudin, mengingatkan bahwa keberhasilan gagasan ini akan diuji oleh waktu. Pernyataan ini disampaikan Said di Jakarta pada Senin lalu, memberikan perspektif yang menarik mengenai dinamika politik menjelang Pemilu 2029.

Said Salahudin menjelaskan bahwa wacana koalisi permanen bukanlah hal baru di kancah politik Indonesia. Pengalaman serupa pernah dicoba pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi hasilnya kurang memuaskan. "Di masa pemerintahan Pak SBY pun model itu sudah pernah diupayakan walaupun pada praktiknya ternyata tidak berhasil. Di awal pemerintahan terbangun kemesraan, tetapi begitu mendekati pemilu berikutnya muncul keretakan," ungkap Said. Meskipun secara teori koalisi permanen memiliki dasar hukum yang kuat dan banyak diadopsi negara-negara demokrasi lain, implementasinya tetap penuh tantangan.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan koalisi permanen di era kepemimpinan Prabowo Subianto masih harus dilihat. "Kalau di masa Pak SBY koalisi permanen dulu gagal terbangun, tetapi di era Pak Prabowo sekarang boleh jadi bisa berhasil. Semuanya akan diuji oleh waktu," tegasnya. Hal ini menyoroti pentingnya melihat konteks politik dan dinamika antar partai dalam membentuk koalisi yang solid dan berkelanjutan.

Partai Buruh sendiri tengah fokus pada proses penjaringan capres dan cawapres. Said menekankan bahwa proses ini akan dirancang secara partisipatif, melibatkan berbagai kalangan, dan mengedepankan transparansi. "Sistem penjaringan akan kami desain secara partisipatif, terbuka, transparan, dan kredibel. Fokusnya adalah untuk calon Presiden. Sedangkan untuk calon Wakil Presiden akan ditetapkan sendiri oleh Partai Buruh," jelasnya.

Tim Pencapresan Partai Buruh berencana melibatkan tokoh-tokoh penting, akademisi, aktivis, dan kelompok pro-demokrasi untuk merumuskan mekanisme penjaringan capres. Konferensi besar akan digelar untuk membahas prosedur dan tata cara yang tepat. Proses ini diyakini akan menghasilkan calon pemimpin yang truly mewakili aspirasi rakyat.

Meskipun fokus pada proses internal, Said tidak menutup kemungkinan adanya titik temu antara agenda penjaringan capres Partai Buruh dengan usulan koalisi permanen dari Partai Gerindra. Namun, ia menekankan bahwa penjajakan koalisi akan lebih intensif mendekati pendaftaran peserta pemilu pada tahun 2027. "Apalagi Pemilu 2029 masih empat tahun lagi. Penjajakan untuk membangun koalisi saya kira baru akan menghangat menjelang pendaftaran parpol calon peserta pemilu di tahun 2027," katanya.

Partai Buruh, menurut Said, terbuka untuk berkoalisi dengan partai politik mana pun yang memiliki visi yang sama, terutama dalam menyejahterakan rakyat. "Partai mana pun yang mempunyai kesungguhan hati untuk mensejahterakan kelas pekerja seperti buruh, petani, nelayan, dan orang-orang kecil lainnya, maka Partai Buruh siap berjabat tangan untuk berkoalisi," pungkasnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Partai Buruh untuk bekerja sama demi kepentingan rakyat.

Partai Buruh menyambut positif usulan koalisi permanen, namun tetap realistis melihat tantangannya. Fokus utama partai saat ini adalah proses penjaringan capres yang transparan dan partisipatif. Kerja sama dengan partai lain akan dipertimbangkan berdasarkan kesamaan visi dan misi untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.