LIVE

PBNU Dukung Revisi UU Minerba: Sahkan Segera!

PBNU secara penuh mendukung revisi UU Minerba agar segera disahkan, demi payung hukum pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

uuminerba
PBNU secara penuh mendukung revisi UU Minerba agar segera disahkan, demi payung hukum pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. (©© 2025 Antaranews)

PBNU Dukung Revisi UU Minerba: Sahkan Segera!

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungan penuh terhadap revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) agar segera disahkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua PBNU, KH Ulil Abshar Abdalla, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Jakarta, Rabu (22/1).

Menurut Ulil, revisi UU Minerba sangat penting untuk memberikan payung hukum yang jelas bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam mengelola tambang setelah mendapatkan konsesi dari pemerintah. Pernyataan dukungan ini disampaikan langsung di hadapan Baleg DPR RI.

Alasan pentingnya revisi UU Minerba juga dilatarbelakangi oleh adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Konsesi Pertambangan. Karena belum adanya payung hukum yang mengatur hal ini di tingkat undang-undang, inisiatif DPR untuk merevisi UU Minerba dinilai sangat positif oleh PBNU.

Sebelumnya, Baleg DPR RI telah menyetujui revisi UU Minerba sebagai usul inisiatif DPR pada Senin (20/1) malam. Usulan ini kemudian dibawa ke agenda rapat paripurna pada Selasa (21/1). Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, memastikan proses penyusunan revisi UU tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan draf revisi UU Minerba berlangsung cepat, bahkan sebagian besar anggota Baleg DPR baru menerima naskah akademik 30 menit sebelum rapat pleno pada pukul 10.30 WIB. Revisi UU Minerba perubahan keempat ini bersifat kumulatif terbuka, mengingat UU Minerba telah empat kali diuji di MK dan dua pengujian dikabulkan bersyarat.

Sebagai tindak lanjut putusan MK yang bersifat final dan mengikat, DPR melakukan revisi. Namun, selain merevisi sesuai perintah MK, DPR juga menambahkan substansi lain ke dalam draf RUU Minerba untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dinilai mendesak.

Dengan dukungan dari PBNU, diharapkan revisi UU Minerba dapat segera disahkan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dalam sektor pertambangan di Indonesia. Proses percepatan revisi ini juga diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang sebelumnya muncul terkait pengelolaan sumber daya alam.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Risbiani Fardaniah
R
Reporter Risbiani Fardaniah
RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus

Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut

konten ai
RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR

Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan revisi putusan MK.

konten ai
DPR Setujui RUU Minerba sebagai Usul Inisiatif: Revisi UU Tambang yang Melibatkan Publik

Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif, membuka jalan revisi UU Minerba yang mengakomodasi putusan MK dan masukan publik, termasuk peran UKM dan Ormas.

Mahkamah Konstitusi
DPR Setujui RUU Minerba sebagai Usul Inisiatif: Revisi UU Tambang yang Melibatkan Publik

Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif, membuka jalan revisi UU Minerba yang mengakomodasi putusan MK dan masukan publik, termasuk peran UKM dan Ormas.

Mahkamah Konstitusi
RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP

Revisi RUU Minerba mengatur perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta memprioritaskan ormas keagamaan, UKM, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang.

konten ai
Kemenkumham Siap Dukung Revisi UU Minerba: Fokus Harmonisasi Hukum

Kemenkumham menyatakan kesiapannya membantu penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU Minerba yang diinisiasi DPR, dengan fokus pada harmonisasi hukum dan memastikan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

UU Minerba
Kontroversi Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi: Masalah Baru di Sektor Minerba?

Anggota Baleg DPR RI, Umbu Kabunang, mempertanyakan rencana pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi dalam revisi UU Minerba, karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dan lebih baiknya pemerintah memberikan bantuan dana langsung.

pendidikan tinggi
DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan

Panitia Kerja RUU Minerba menyepakati revisi 13 pasal UU Minerba No.4/2009, meliputi perbaikan pasal terkait putusan MK, perizinan berusaha, reklamasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

konten ai
RUU Minerba: Perubahan Skema IUP, Batal Konsesi Kampus, dan Poin Penting Lainnya

Menteri Hukum dan HAM serta Menteri ESDM menjelaskan poin-poin penting revisi UU Minerba, termasuk perubahan skema IUP, pembatalan konsesi kampus, dan pemberian izin kepada ormas keagamaan.

konten ai
DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang

Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.

#planetantara
DPR Buka Peluang Masukan Kampus Terkait Izin Tambang di RUU Minerba

DPR RI akan menerima masukan dari perguruan tinggi terkait rencana pemberian izin usaha pertambangan dalam revisi UU Minerba, demi memastikan partisipasi bermakna dan menepis anggapan pembungkaman kritik.

DPR RI
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

UMKM
Kemdikbudristek Hormati Putusan Hukum: Kampus Tak Kelola Tambang Langsung

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menghormati keputusan revisi UU Minerba yang melarang perguruan tinggi mengelola tambang langsung, alih-alih kampus akan menerima manfaat berupa dana riset dan beasiswa dari pihak

#planetantara