Pemerintah Diminta Lindungi UMKM Usai Hapus Kuota Impor

Anggota DPR Novita Hardini meminta pemerintah melindungi UMKM dari dampak negatif penghapusan kuota impor, mengingat potensi persaingan tidak sehat dengan produk impor.

Jakarta, 11 April 2024 - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti pentingnya perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyusul kebijakan pemerintah yang menghapus kuota impor. Keputusan ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi UMKM jika tidak diimbangi dengan langkah-langkah perlindungan yang nyata. Hal ini disampaikan Novita dalam pernyataan di Jakarta, Jumat lalu.

Novita menekankan perlunya kehadiran negara untuk melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan keberlangsungan ekonomi yang adil dan berdaulat. "Negara wajib hadir melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan keberlangsungan ekonomi yang adil dan berdaulat. Dibutuhkan pengawasan ketat dan keberpihakan nyata agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional," tegasnya. Ia khawatir kebijakan ini akan memicu persaingan yang tidak sehat dan merugikan UMKM.

Kekhawatiran ini didasari potensi "tsunami" produk impor yang dapat mematikan industri lokal dan menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masif. Oleh karena itu, Novita mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret guna melindungi UMKM dari dampak negatif penghapusan kuota impor.

Novita mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu diambil pemerintah untuk melindungi UMKM. Di antaranya adalah memberikan subsidi dan insentif agar UMKM tetap kompetitif di tengah persaingan. Selain itu, kampanye nasional untuk mempromosikan produk lokal juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing.

Pemerintah juga didorong untuk menyediakan pelatihan digital dan pemasaran sebagai bentuk advokasi bagi UMKM. Langkah lain yang diusulkan adalah penetapan standar mutu impor untuk menyaring barang berkualitas rendah dan penyusunan regulasi yang jelas mengenai jenis produk yang boleh diimpor, terutama bahan baku atau pokok yang belum diproduksi dalam negeri.

Novita menambahkan bahwa industri dalam negeri, khususnya yang masih dalam tahap awal, akan kesulitan bertahan dan tumbuh akibat tekanan pasar yang semakin kompetitif. UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi nasional, berisiko kehilangan pangsa pasar jika tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah.

"Industri dalam negeri, terutama yang masih dalam tahap awal akan kesulitan bertahan dan gagal tumbuh akibat tekanan pasar. Jika UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional menghadapi risiko terbesar, mereka bisa kehilangan pangsa pasar apabila tidak didukung oleh pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk menghapus kuota produk impor. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kelancaran berusaha bagi pengusaha Indonesia, terutama yang bermitra dengan perusahaan global. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa, 8 April 2024.

"Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan," kata Prabowo. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden mendengarkan keluhan pengusaha yang bermitra dengan perusahaan global, khususnya dari AS.

Penghapusan kuota impor ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Namun, hal ini juga perlu diimbangi dengan langkah-langkah perlindungan bagi UMKM agar mereka tidak tergerus oleh persaingan dengan produk impor.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia, termasuk UMKM. Perlindungan dan dukungan nyata bagi UMKM menjadi kunci keberhasilan kebijakan penghapusan kuota impor ini.