Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter Rangga Pandu Asmara Jingga
KBRI Tokyo dan Kepolisian Jepang Perkuat Kerja Sama Lindungi WNI

KBRI Tokyo meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Jepang untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI) di Jepang, termasuk sosialisasi hukum dan budaya setempat guna mencegah pelanggaran hukum.

WNIdiJepang
Indonesia-Korsel Jalin Kerja Sama Hukum, Tingkatkan Kualitas Legislasi

Indonesia dan Korea Selatan resmi menjalin kerja sama hukum, mencakup pertukaran legislasi dan teknologi sistem informasi hukum, untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia selama lima tahun ke depan.

Sumber Antara
Kewenangan Berlebih Jaksa dalam RUU KUHAP Ancam Keseimbangan Peradilan?

Pakar hukum tata negara khawatir kewenangan berlebihan Jaksa dalam RUU KUHAP berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan mengancam keseimbangan peradilan di Indonesia.

#planetantara
Kewenangan Berlebih Jaksa dalam RUU KUHAP Ancam Keseimbangan Peradilan?

Pakar hukum tata negara khawatir kewenangan berlebihan Jaksa dalam RUU KUHAP berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan mengancam keseimbangan peradilan di Indonesia.

#planetantara
Kemhan Dukung Proses Hukum Eks TNI Penyelundup Senjata ke KKB Papua

Kementerian Pertahanan mendukung sepenuhnya proses hukum terhadap mantan anggota TNI AD yang menyelundupkan senjata ke KKB Papua, menekankan pentingnya menghormati hukum dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

#planetantara
Kemlu RI Pulangkan 92 WNI Korban Perdagangan Manusia dari Myanmar

Kementerian Luar Negeri RI akan memulangkan 92 warga negara Indonesia (WNI) korban perdagangan manusia dari Myawaddy, Myanmar, menyusul keberhasilan pemulangan 46 WNI sebelumnya.

#planetantara
Cegah Tuli: Kementerian Kesehatan Dorong Perubahan Perilaku

Kementerian Kesehatan RI mengkampanyekan perubahan perilaku untuk mencegah peningkatan kasus kehilangan pendengaran di Indonesia, terutama pada kelompok berisiko tinggi.

#planetantara
Pelantikan Serentak Kepala Daerah: Percepat Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah

Pelantikan serentak kepala daerah terpilih di Indonesia pada Februari 2025 diharapkan mempercepat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat otoritas presiden dalam konteks demokrasi.

Pilkada2024
KPK Disayangkan Tak Hadir di Sidang Praperadilan Hasto, Praktik Hukum Pertanyakan Iktikad Baik

Praktisi hukum Petrus Selestinus menyayangkan ketidakhadiran KPK dalam sidang praperadilan Hasto Kristiyanto, mempertanyakan komitmen KPK terhadap prinsip persidangan yang cepat dan sederhana serta perlindungan HAM.

#planetantara
Pelantikan 961 Kepala Daerah: Momen Bersejarah bagi Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menyebut pelantikan serentak 961 kepala daerah sebagai momen bersejarah bagi Indonesia, menandai tonggak baru dalam kepemimpinan daerah dan pembangunan nasional.

#planetantara
Perlindungan PMI Ilegal: Komitmen Pemerintah dan Upaya Pencegahan

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, termasuk yang berada di Myanmar dan Arab Saudi, serta mengkampanyekan keberangkatan resmi untuk mencegah eksploitasi.

PMIIlegal
KKP Perkuat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan melalui berbagai program, termasuk penyelesaian kasus hukum dan pelatihan, serta pembentukan direktorat khusus.

#planetantara
DPR Minta Perlindungan untuk PMI Korban Penembakan Malaysia

Wakil Ketua DPR meminta pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum dan medis bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban penembakan oleh otoritas Malaysia, serta mendorong penyelidikan atas insiden tersebut.

PMIMalaysia