Pemprov Babel Stop Kontrak 150 Honorer: Aturan Baru Jadi Kendala

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghentikan kontrak 150 pegawai honorer karena tak lolos CPNS 2024 dan tak terdaftar di BKN, membuka peluang solusi lewat tenaga alih daya.

Pangkalpinang, 11 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) membuat keputusan kontroversial dengan menghentikan kontrak kerja 150 pegawai honorer. Keputusan ini diambil karena para honorer tersebut tidak lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 dan tidak terdaftar dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Babel, Yudi Suhasri, menjelaskan bahwa Pemprov Babel terikat aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Aturan tersebut melarang pengangkatan tenaga honorer di luar database BKN. "Dengan dasar itu Pemprov Babel tidak bisa mempekerjakan mereka," tegas Yudi.

Situasi ini telah menimbulkan keresahan di kalangan honorer. Puluhan dari mereka bahkan mendatangi Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya, untuk mencari solusi. Mereka berharap dapat kembali bekerja di lingkungan Pemprov Babel.

Pertemuan antara BKPSDM dan Ketua DPRD telah menghasilkan beberapa poin penting. Yudi Suhasri menjelaskan bahwa satu-satunya peluang bagi para honorer untuk kembali bekerja adalah melalui kebijakan Penjabat Gubernur atau Gubernur Babel terpilih nantinya. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mempekerjakan mereka melalui skema tenaga alih daya.

Namun, penerapan skema ini pun memiliki kendala. "Untuk masuk melalui pola tenaga alih daya harus ada persetujuan penjabat gubernur," jelas Yudi. Ia juga menambahkan bahwa pengalihan honorer dari Kementerian Koperasi ke Pemprov Babel juga memerlukan persetujuan Penjabat Gubernur. Lebih lanjut, anggaran untuk tenaga alih daya pun menjadi pertimbangan, karena honorer yang diusulkan harus sesuai dengan anggaran yang telah disiapkan.

Meskipun peluang untuk kembali bekerja terbuka, namun kesempatan tersebut sangat terbatas. Hanya ada tiga bidang yang dipertimbangkan untuk tenaga alih daya, yaitu tenaga keamanan, kebersihan, dan sopir. "Kita sedang berupaya sebaik mungkin, semoga ada kebijakan daerah yang bisa memberi keuntungan bagi mereka agar bisa kembali bekerja, karena hanya itu peluangnya," kata Yudi Suhasri.

Situasi ini menyoroti tantangan dalam pengelolaan tenaga honorer di Indonesia. Peraturan yang ketat dan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Ke depan, diperlukan solusi yang lebih komprehensif untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal seperti ini.

Penghentian kontrak 150 pegawai honorer di Pemprov Babel menjadi sorotan. Aturan pemerintah yang ketat terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi penyebab utama. Meskipun ada upaya mencari solusi melalui tenaga alih daya, peluangnya terbatas dan membutuhkan persetujuan dari Penjabat Gubernur. Ke depan, diperlukan kebijakan yang lebih terencana dan komprehensif untuk mengelola tenaga honorer di Indonesia.