Penutupan USAID: Indonesia Siap Hadapi Dampaknya
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan kesiapan menghadapi potensi dampak penutupan USAID terhadap kerja sama Indonesia-AS, meskipun masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak AS.
Jakarta, 7 Februari 2024 - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menyatakan kesiapan pemerintah menghadapi potensi dampak kebijakan penutupan USAID terhadap kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat. Pengumuman ini menyusul penutupan resmi USAID oleh Presiden AS Donald Trump pada 3 Februari lalu. Sebuah perkembangan yang mengejutkan banyak pihak dan memicu berbagai spekulasi.
Respon Pemerintah Indonesia
Dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat lalu, Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, menyatakan belum ada informasi resmi mengenai program-program US Agency for International Development (USAID) yang terdampak kebijakan pemerintah AS. Ia menjelaskan beberapa hibah dari USAID, yang beroperasi di bawah kerangka Kerja Sama Pembangunan Bilateral periode 2020-2026, telah berjalan selama beberapa tahun.
Tim Kemlu, kata Soemirat, masih menunggu informasi lebih lanjut dari AS terkait kelanjutan hibah tersebut. Meskipun demikian, ia menekankan hubungan bilateral Indonesia-AS yang telah berlangsung selama 75 tahun tetap kuat dan diharapkan semakin erat. Soemirat menambahkan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan pemerintah AS, maupun negara-negara mitra Indonesia lainnya, dilakukan dengan pertimbangan matang dan saling menghormati.
Ia optimistis potensi dampak dari kebijakan ini dapat didiskusikan secara kolaboratif untuk meminimalkan kerugian signifikan bagi kedua negara. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga hubungan baik dan mencari solusi bersama dalam menghadapi situasi yang tidak terduga ini.
Latar Belakang Penutupan USAID
USAID, lembaga pemerintah AS yang independen, selama ini dikenal karena bantuan kemanusiaannya kepada negara-negara yang sedang pulih dari bencana, berupaya mengatasi kemiskinan, dan menjalani reformasi demokrasi. Namun, kantor pusat USAID di Washington secara resmi ditutup pada 3 Februari setelah Elon Musk, kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), mengumumkan bahwa Presiden Trump telah menyetujui penutupan lembaga tersebut.
Pada 2 Februari, Musk menyebut USAID sebagai 'organisasi kriminal' dan menyatakan, "Sudah waktunya organisasi ini mati." Pernyataan ini muncul sebagai respons atas penolakan USAID terhadap akses DOGE ke sistem keamanan, berkas personel, dan informasi rahasia di kantor pusat USAID. Situasi ini semakin memperumit dinamika politik dan pemerintahan AS.
Pernyataan dari Pihak AS
Menanggapi kontroversi ini, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengkonfirmasi perannya sebagai direktur sementara USAID. Ia menegaskan bahwa USAID harus mematuhi arahan kebijakan Departemen Luar Negeri AS, dan mengklarifikasi bahwa situasi saat ini tidak menunjukkan penghentian total program-program mereka. Meskipun demikian, kepastian mengenai masa depan USAID dan program-programnya masih belum jelas.
Menurut situs web USAID, semua karyawan USAID langsung, kecuali mereka yang menjalankan fungsi penting, akan ditempatkan cuti administratif di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan skala besar dari dampak kebijakan penutupan tersebut, dan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana program-program yang sedang berjalan akan dilanjutkan.
Kesimpulan
Penutupan USAID menimbulkan ketidakpastian, namun Indonesia bersikap proaktif dan siap menghadapi segala kemungkinan. Hubungan bilateral Indonesia-AS yang panjang diharapkan mampu meredam dampak negatif dari kebijakan ini. Kejelasan mengenai kelanjutan program-program USAID dan mekanisme kerja sama ke depan masih dinantikan.