Pilkada Tidak Langsung: Mengapa Pemerintah Masih Menimbang Usulan Ini? Ternyata Begini Sistem di Malaysia dan Singapura

Pemerintah masih menimbang usulan Pilkada Tidak Langsung. Wacana ini kembali mengemuka, benarkah sistem ini lebih efisien dan hemat biaya? Simak alasannya.

Pemerintah Indonesia hingga kini masih mempertimbangkan usulan terkait sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung. Wacana ini kembali mengemuka setelah Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa kajian mendalam masih terus dilakukan. Hal ini disampaikan Bima Arya saat kunjungan kerja ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu lalu.

Usulan Pilkada tidak langsung ini mengacu pada mekanisme penunjukan kepala daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun belum ada dukungan terbuka, sistem ini dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi serta efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah ingin memastikan semua aspek terkait telah dipelajari secara komprehensif.

Diskusi mengenai perubahan sistem Pilkada menjadi tidak langsung kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mengangkat isu ini pada 12 Desember tahun lalu. Presiden menyoroti sistem di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang dianggap lebih hemat biaya. Menteri Hukum dan HAM juga menyatakan ide ini patut dipertimbangkan.

Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya studi mendalam terhadap usulan Pilkada tidak langsung ini. Semua aspek harus dipertimbangkan secara matang sebelum keputusan diambil oleh pemerintah. Usulan ini layak mendapatkan perhatian serius dari berbagai lembaga negara terkait.

Lembaga-lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta DPR RI diharapkan terlibat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap potensi keuntungan dan kerugian dapat dianalisis secara menyeluruh. Efisiensi dan efektivitas menjadi poin utama yang ingin dicapai dari sistem ini.

Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi biaya politik yang tinggi dalam Pilkada langsung. Selain itu, sistem ini juga berpotensi meminimalisir polarisasi di masyarakat akibat kontestasi politik yang intens. Pemerintah berupaya mencari format terbaik untuk demokrasi lokal.

Konstitusi 1945 menyatakan bahwa pemimpin daerah harus dipilih secara demokratis, namun tidak secara spesifik menyebutkan Pilkada langsung atau tidak langsung. Bima Arya menjelaskan bahwa ini membuka dua interpretasi. Yakni, pemilihan melalui DPRD atau pemilihan langsung oleh rakyat.

Wacana Pilkada tidak langsung ini menjadi relevan karena Presiden Prabowo Subianto pernah menyinggungnya. Presiden membandingkan sistem Pilkada di Indonesia dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India. Di negara-negara tersebut, rakyat memilih anggota dewan perwakilan, yang kemudian memilih kepala daerah.

Sistem di negara-negara tersebut dinilai lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan dengan Pilkada langsung di Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas juga mendukung gagasan ini. Menurutnya, pemilihan yang demokratis tidak selalu berarti harus langsung.

Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa esensi demokrasi adalah perwakilan. Jika perwakilan rakyat di DPRD dapat memilih kepala daerah, proses tersebut tetap dianggap demokratis. Ini menjadi poin penting dalam diskusi mengenai Pilkada tidak langsung.