Pramono Anung: Tak Mau Dibedakan dengan Kepala Daerah Lain Jelang Pelantikan

Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung, menyatakan kesetaraannya dengan kepala daerah lain menjelang pelantikan serentak di Istana Kepresidenan, Kamis.

Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2025-2029, Pramono Anung, menegaskan penolakannya untuk diperlakukan berbeda dari kepala daerah lainnya. Pernyataan ini disampaikannya menjelang pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2). "Saya mencoba untuk tidak mau dibedakan," ungkap Pramono kepada wartawan di kediamannya di Jakarta Selatan.

Ia menceritakan pengalaman gladi resik pelantikan pada Rabu (19/2) sebagai momen yang tak terlupakan. Ini merupakan kunjungan pertamanya ke Istana setelah tiga bulan. Pramono mengaku tak pernah membayangkan dirinya akan berbaris bersama kepala daerah lain, termasuk Rano Karno. "Saya mengikuti proses yang ada, termasuk baris-berbaris yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh saya," ujarnya.

Latihan baris-berbaris tersebut semakin berkesan karena dilakukan di tengah guyuran hujan, menciptakan momen kebersamaan yang tak ternilai bagi seluruh kepala daerah yang akan dilantik. Pelantikan serentak ini melibatkan 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

Upacara pelantikan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menandai tonggak sejarah dalam pemerintahan daerah. Pelantikan serentak ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

Proses pelantikan ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan juga simbol dari regenerasi kepemimpinan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Setelah resmi dilantik, para kepala daerah akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025. Pembekalan ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah.

Sikap Pramono Anung yang ingin diperlakukan sama dengan kepala daerah lainnya mencerminkan kesederhanaan dan rasa kesetaraan. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Sikap ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya.

Dengan jumlah kepala daerah yang dilantik mencapai 961 orang, pelantikan ini merupakan peristiwa besar dan bersejarah bagi Indonesia. Semoga para kepala daerah terpilih dapat menjalankan amanah dan tanggung jawabnya dengan baik demi kemajuan daerah masing-masing.

Pelantikan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Dengan kepemimpinan yang efektif dan efisien, diharapkan dapat tercipta pemerintahan daerah yang lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Retret di Akmil selama seminggu lebih bukan sekadar acara seremonial, melainkan program pembekalan yang intensif. Para kepala daerah akan mendapatkan berbagai pelatihan dan pembekalan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka dalam memimpin daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kurikulum retret tersebut akan mencakup berbagai aspek penting dalam pemerintahan daerah, seperti manajemen pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, hingga strategi pembangunan daerah. Dengan pembekalan yang komprehensif, diharapkan para kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal.

Program retret ini juga menjadi wadah untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar kepala daerah. Dengan saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, diharapkan dapat tercipta iklim kerja sama yang kondusif untuk kemajuan Indonesia.

Pelantikan dan retret ini menandai babak baru dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Semoga para kepala daerah terpilih dapat menjalankan amanah rakyat dengan baik dan membawa perubahan positif bagi daerahnya masing-masing.