Presiden Prabowo Tugaskan AHY Bentuk Satgas Percepatan Pengelolaan Sampah Nasional

Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menko AHY untuk membentuk satgas percepatan pengelolaan sampah nasional guna mengatasi permasalahan sampah yang kompleks di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk membentuk satuan tugas (satgas) percepatan pengelolaan sampah nasional. Pengumuman ini disampaikan AHY usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 12 Maret 2024. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah yang meluas di seluruh Indonesia, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga penerapan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

Permasalahan sampah di Indonesia memang sudah menjadi perhatian serius. Seperti yang disampaikan Menko AHY, "Sampai dengan hari ini kita masih menghadapi berbagai permasalahan sampah di berbagai kota, kabupaten seluruh Indonesia. Masyarakat kita juga banyak sekali yang sudah mengeluhkan permasalahan ini dan tentu kita tidak boleh diam." Oleh karena itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penanganan dan pengelolaan sampah secara nasional sebagai prioritas utama pemerintahannya.

Rapat terbatas tersebut juga membahas pentingnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah. Presiden menginginkan adanya gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada aspek infrastruktur dan teknologi, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat.

Menko AHY menjelaskan bahwa strategi pemerintah dalam mengatasi masalah sampah meliputi tiga pilar utama. Pertama, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Kedua, penerapan teknologi pengolahan sampah yang modern dan efisien. Ketiga, penguatan infrastruktur pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Pemerintah berupaya untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari pengumpulan sampah hingga pengolahan dan pemrosesan akhir.

Salah satu contoh permasalahan yang disoroti adalah kondisi TPA Bantar Gebang yang sudah overload. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan polusi udara dan tanah, tetapi juga berpotensi menyebabkan bencana lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki pengelolaan sampah di TPA, termasuk optimalisasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TSPT) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pemerintah juga akan fokus pada daur ulang (recycle) sampah. "Sampah diharapkan bisa dihancurkan, kemudian juga sebagian bisa ditimbun tetapi selebihnya benar-benar kita fokus pada recycle, dikembalikan kepada produser untuk bisa diproduksi komoditas tertentu, tapi juga pembakaran tadi bisa kemudian diubah menjadi listrik," jelas AHY. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.

Satgas percepatan pengelolaan sampah yang akan dibentuk juga akan mengevaluasi implementasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Hal ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi PLTSa dalam mengurangi volume sampah dan menghasilkan energi terbarukan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah bertemu dengan Pandawara Group, sebuah kelompok pemuda peduli lingkungan. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melakukan aktivitas skala besar dalam mengatasi permasalahan sampah dari hulu hingga hilir. Kolaborasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil ini diharapkan dapat memperkuat upaya pengelolaan sampah nasional.

Dengan pembentukan satgas ini, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Strategi yang terintegrasi, yang meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penerapan teknologi, dan penguatan infrastruktur, diharapkan dapat memberikan solusi yang berkelanjutan untuk masalah lingkungan yang kompleks ini. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.