RKP 2026: Fokus Kedaulatan Pangan dan Energi untuk Ekonomi Indonesia yang Lebih Produktif

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 memprioritaskan kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi produktif dan inklusif untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) baru-baru ini mengumumkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dengan tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Pengumuman ini disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP Tahun 2026 di Jakarta. Tema ini dipilih sebagai upaya memperkuat ketahanan domestik Indonesia dalam menghadapi tantangan global, serta memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat.

Ketahanan pangan dan energi menjadi prasyarat utama menuju kemandirian bangsa. Sementara itu, produktivitas dan inklusivitas ekonomi berperan sebagai jembatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Tema RKP 2026 ini sejalan dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden, serta terintegrasi dengan 8 Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Sasaran utama RKP 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional dan mendorong percepatan transformasi ekonomi.

RKP 2026 juga didasarkan pada pilar Trisula Pembangunan, yang diterjemahkan ke dalam target indikator terukur. Sasaran pembangunan tahun 2026 mencakup berbagai aspek, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian sasaran ini bergantung pada efektivitas program dan anggaran di seluruh kementerian, lembaga, dan daerah.

Prioritas pembangunan nasional pada RKP 2026 terbagi dalam dua klaster utama: kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi produktif dan inklusif. Klaster pertama fokus pada optimalisasi Badan Urusan Logistik (Bulog), pengembangan lumbung pangan (food estate), peningkatan bauran energi terbarukan (ethanol dan biodiesel), pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi, dan pengelolaan sampah. Semua upaya ini bertujuan untuk mengamankan kebutuhan dasar masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Klaster kedua, ekonomi produktif dan inklusif, menargetkan percepatan renovasi sekolah, peningkatan kualitas pendidikan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sekolah unggulan, peningkatan akses kesehatan dengan cek kesehatan rutin dan percepatan pembangunan rumah sakit daerah, serta transformasi digital di sektor pendidikan. Selain itu, klaster ini juga mencakup reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, peningkatan investasi, penguatan pertahanan dan keamanan, serta percepatan hilirisasi sumber daya alam.

Program-program lain yang termasuk dalam klaster ini antara lain optimalisasi potensi Danantara, transformasi digital, riset dan inovasi, penataan data kemiskinan, digitalisasi bantuan sosial, program pembangunan tiga juta rumah, pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih, serta pengelolaan fiskal yang adaptif dan menjaga stabilitas makro ekonomi. Semua program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan mendukung transformasi struktural menuju Indonesia Emas.

RKP 2026 menetapkan sejumlah target kuantitatif yang ambisius. Untuk pilar pertumbuhan tinggi berkelanjutan, ditargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8-6,3 persen, penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 37,14 persen, Gross National Income (GNI) per kapita 5.870 dolar AS, dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,67. Pada pilar penurunan kemiskinan, targetnya adalah kemiskinan ekstrem 0 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,44-4,96 persen, dan rasio gini 0,377-0,380. Terakhir, untuk pilar sumber daya manusia berkualitas, indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,57.

"Kita harapkan bahwa semua sasaran ini hanya dapat dicapai apabila kita memastikan efektivitas program dan anggaran di seluruh kementerian, lembaga, dan daerah bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya," tegas Menteri Rachmat Pambudy. Kesuksesan RKP 2026 sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak yang terlibat.

Program-program yang tercantum dalam RKP 2026 merupakan langkah konkret untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berkeadilan. Dengan fokus pada kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi produktif dan inklusif, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan global dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.