LIVE

RUU Minerba: Tambang untuk Perguruan Tinggi, Niat Baik atau Tantangan Baru?

Menteri ESDM memberikan respons positif terhadap RUU Minerba yang membuka peluang pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi dan UMKM, meskipun perlu kajian lebih lanjut.

konten ai
Menteri ESDM memberikan respons positif terhadap RUU Minerba yang membuka peluang pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi dan UMKM, meskipun perlu kajian lebih lanjut. (©© 2025 Antaranews)

RUU Minerba: Sebuah Langkah Maju?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan sambutan positif terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba yang kini membuka kesempatan bagi perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Pernyataan tersebut disampaikan Kamis lalu di Jakarta, seusai menghadiri acara bertajuk "Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru". Beliau menyebutnya sebagai "niat baik", sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.

Landasan Hukum dan Distribusi Kekayaan Alam

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar utama kebijakan ini. Bahlil menegaskan pentingnya distribusi kekayaan alam yang merata, tidak hanya terpusat pada pengusaha besar. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam, baik laut, darat, maupun udara, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menjadi alasan di balik pemberian kewenangan kepada perguruan tinggi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk turut serta mengelola tambang.

Kajian Mendalam dan Sikap Resmi Kementerian ESDM

Meskipun optimis, Menteri Bahlil mengakui belum mempelajari kajian akademik terkait RUU ini secara menyeluruh. Beliau berjanji akan memberikan pernyataan resmi dari Kementerian ESDM setelah mempelajari kajian tersebut lebih lanjut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempertimbangkan segala aspek sebelum mengambil keputusan final.

Dukungan dari Menteri UMKM

Dukungan terhadap RUU Minerba juga datang dari Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman. Ia melihat RUU ini sebagai peluang emas bagi UMKM untuk berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Ini sejalan dengan tujuan pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Proses Persetujuan RUU Minerba

DPR RI telah menyetujui RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Rapat Paripurna Kamis, 23 Januari 2024. RUU ini bersifat kumulatif terbuka karena Undang-Undang Minerba sebelumnya telah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi.

Prioritas untuk UKM dan Perguruan Tinggi

RUU Minerba ini bermaksud memberikan prioritas kepada UKM untuk mengelola lahan tambang di bawah 2.500 hektare. Selain itu, organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan perguruan tinggi juga berpotensi mendapatkan izin usaha pertambangan. Ini menunjukkan komitmen untuk melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kesimpulan

RUU Minerba yang memberikan akses pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi dan UMKM mendapat sambutan positif dari pemerintah. Meskipun demikian, kajian mendalam tetap diperlukan sebelum Kementerian ESDM mengeluarkan pernyataan resmi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Agus Salim
A
Reporter Agus Salim
RUU Minerba Baru: BUMN Bagi Hasil Tambang untuk Perguruan Tinggi

RUU Minerba yang baru disahkan mewajibkan BUMN, BUMD, dan swasta untuk berbagi keuntungan tambang dengan perguruan tinggi guna meningkatkan kemandirian pendidikan, bukan memberikan izin langsung pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi.

#planetantara
ITS Sambut Baik Usulan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi

ITS menyambut positif usulan pemberian izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi dalam RUU Minerba, mengharapkannya dapat meningkatkan pendanaan riset dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, meski mengakui adanya tantangan kompleksitas reg

Sumber Antara
RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP

Revisi RUU Minerba mengatur perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta memprioritaskan ormas keagamaan, UKM, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang.

konten ai
RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP

Revisi RUU Minerba mengatur perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta memprioritaskan ormas keagamaan, UKM, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang.

konten ai
UU Minerba: Dorongan untuk UKM Kuasai Sektor Pertambangan

Menteri UMKM dan ESDM jelaskan UU Minerba membuka peluang bagi UKM untuk mengelola tambang, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, dengan syarat dan fokus pada UKM daerah.

#planetantara
RUU Minerba: Berdampak Positif bagi UMKM, Dinilai Akademisi

Akademisi menilai RUU Minerba yang baru disahkan berdampak positif bagi masyarakat lokal, khususnya UMKM, dengan pemberian izin konsesi tambang.

#planetantara
RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus

Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut

konten ai
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

UMKM
Izin Tambang untuk Kampus: DPR Buka Ruang Aspirasi demi Manfaat Rakyat

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pemberian izin tambang kepada kampus dalam revisi UU Minerba akan bermanfaat bagi rakyat, dan DPR membuka ruang aspirasi untuk menghindari kesalahpahaman.

konten ai
DPR Buka Peluang Masukan Kampus Terkait Izin Tambang di RUU Minerba

DPR RI akan menerima masukan dari perguruan tinggi terkait rencana pemberian izin usaha pertambangan dalam revisi UU Minerba, demi memastikan partisipasi bermakna dan menepis anggapan pembungkaman kritik.

DPR RI
Kemdikbudristek Hormati Putusan Hukum: Kampus Tak Kelola Tambang Langsung

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menghormati keputusan revisi UU Minerba yang melarang perguruan tinggi mengelola tambang langsung, alih-alih kampus akan menerima manfaat berupa dana riset dan beasiswa dari pihak

#planetantara
Kemendikbudristek Tunggu Arahan Soal Kampus Kelola Tambang

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunggu arahan pemerintah dan DPR terkait rencana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi, kebijakan yang muncul dari revisi RUU Minerba.

Pendidikan
DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang

Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.

#planetantara