RUU TNI: Usia Pensiun Perwira Tinggi Bintang Empat Diusulkan Hingga 65 Tahun

Panitia Kerja DPR RI mengusulkan revisi UU TNI dengan memperpanjang usia pensiun perwira tinggi bintang empat hingga 65 tahun, menimbulkan perdebatan di kalangan publik.

Jakarta, 17 Maret 2025 - Revisi Undang-Undang TNI tengah menjadi sorotan publik. Panitia Kerja (Panja) DPR RI yang menangani revisi tersebut mengusulkan perubahan signifikan terkait usia pensiun, khususnya bagi perwira tinggi bintang empat. Usulan tersebut memperpanjang batas usia pensiun hingga 65 tahun, memicu diskusi dan perdebatan di berbagai kalangan.

Usulan ini muncul setelah Panja DPR RI menyetujui beberapa perubahan pasal dalam RUU TNI pada 14 Maret 2025. Salah satu poin pentingnya adalah revisi pasal yang mengatur usia pensiun bagi para pejabat tinggi militer. Perubahan ini berdampak luas pada struktur dan karir perwira tinggi di lingkungan TNI.

Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI, serta potensi implikasi terhadap anggaran dan efisiensi. Apakah perpanjangan usia pensiun ini akan memberikan manfaat yang signifikan atau justru menimbulkan masalah baru? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dikaji secara mendalam.

Pasal 35 ayat 4 dalam revisi RUU TNI yang disetujui Panja DPR pada 14 Maret 2025, berbunyi: "Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi umur 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden." Selanjutnya, ayat 5 menambahkan: "Ketentuan mengenai perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni 1 (satu) kali perpanjangan untuk 1 (satu) tahun."

Perubahan ini berbeda signifikan dengan pasal sebelumnya. Sebelum direvisi, Pasal 53 UU TNI menetapkan usia pensiun Perwira 58 tahun, Bintara 53 tahun, dan Tamtama 53 tahun. Revisi ini tidak hanya memperpanjang usia pensiun perwira tinggi bintang empat, tetapi juga mengatur secara lebih detail usia pensiun untuk berbagai pangkat di lingkungan TNI.

Pasal 35 ayat dua revisi RUU TNI juga mengatur: "Batas usia pensiun prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: - Bintara dan Tamtama paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; - Perwira sampai dengan pangkat Kolonel paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; - Perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; - Perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun; dan - Perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun."

Revisi UU TNI ini telah memicu berbagai reaksi dan perdebatan. Beberapa pihak mendukung revisi ini dengan alasan kebutuhan akan pengalaman dan kepemimpinan yang matang di posisi-posisi strategis. Namun, beberapa pihak lain mengkhawatirkan potensi stagnasi karir dan kurangnya kesempatan bagi perwira muda untuk naik pangkat.

Perdebatan juga muncul mengenai potensi dampak revisi terhadap anggaran pertahanan. Perpanjangan masa kerja perwira tinggi akan berdampak pada pengeluaran negara untuk gaji dan tunjangan. Oleh karena itu, kajian yang komprehensif dan transparan terkait implikasi anggaran sangat penting.

Terlepas dari pro dan kontra, proses pembahasan RUU TNI masih berlangsung. Artinya, pasal dan substansi ayat revisi masih mungkin berubah sebelum disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, perlu diikuti perkembangan selanjutnya untuk mengetahui bentuk final dari revisi UU TNI ini.

Saat ini, publik menantikan kejelasan lebih lanjut terkait pertimbangan di balik usulan revisi ini, serta kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap berbagai aspek, termasuk regenerasi kepemimpinan, efektivitas organisasi, dan efisiensi anggaran. Transparansi dalam proses pembahasan RUU TNI sangat penting untuk memastikan revisi ini benar-benar demi kepentingan terbaik bangsa dan negara.