RUU TNI Usul Pensiun 60 Tahun: Setara ASN, Anggaran Terjamin?

Wakil Inspektur Jenderal TNI mengusulkan perubahan usia pensiun TNI menjadi 60 tahun, setara ASN, dalam revisi UU TNI yang masuk Prolegnas Prioritas 2025; potensi anggaran dan penambahan perwira non-job telah dipertimbangkan.

Jakarta, 25 Februari 2024 - Wakil Inspektur Jenderal (Wairjen) TNI, Mayjen TNI Alvis Anwar, mengungkapkan rencana perubahan batas usia pensiun TNI dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Usulan ini bertujuan menyetarakan usia pensiun TNI dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang telah ditetapkan sebesar 60 tahun. Perubahan ini dibahas di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Mayjen TNI Alvis Anwar saat menjawab pertanyaan wartawan terkait revisi UU TNI. Ia menegaskan, "Masalah (revisi) Undang-Undang TNI ya ini kami kan menyetarakan dengan PNS ya. Kalau PNS kan usia 60 tahun (pensiun)." Selain alasan kesetaraan, perubahan ini juga dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan organisasi TNI.

Lebih lanjut, Mayjen TNI Alvis Anwar menjelaskan bahwa usulan kenaikan usia pensiun dari 58 menjadi 60 tahun merupakan pertimbangan dari penyusun regulasi. "Mungkin itu pertimbangan dari penyusun regulasi undang-undang ini untuk rencananya menaikkan usia pensiun dari 58 menjadi 60 tahun," ujarnya. Hal ini mengacu pada Pasal 55 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menetapkan batas usia pensiun ASN 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi.

Terkait potensi peningkatan anggaran akibat penambahan masa pensiun, Wairjen TNI Alvis Anwar menyatakan bahwa hal tersebut telah diperhitungkan. Ia menjelaskan, "Kalau masalah anggaran, sementara kami kan diberikan alokasi anggaran tertentu. Selama itu masih dalam rentang pagu yang ditentukan, tentu itu masih bisa dilakukan." Dengan demikian, kenaikan anggaran yang mungkin terjadi diproyeksikan masih berada dalam batas kemampuan keuangan negara.

Mengenai potensi peningkatan jumlah perwira dengan status non-job akibat perpanjangan masa pensiun, Alvis Anwar memastikan bahwa pola karier di TNI telah diperhitungkan dengan matang. Ia menegaskan, "Artinya, pola karier kami ini kan sudah jelas di TNI itu. Sudah ada aturannya, sudah ada langkah-langkahnya, dan itu semua sudah dipertimbangkan." Penjelasan ini memberikan jaminan bahwa sistem karier TNI telah mengakomodasi perubahan tersebut.

RUU TNI yang mengusulkan perubahan ini telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 18 Februari 2024.

Perubahan usia pensiun TNI ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, hal ini akan meningkatkan kesetaraan antara TNI dan ASN dalam hal masa kerja dan pensiun. Kedua, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan TNI, karena perwira senior dapat tetap berkontribusi lebih lama. Ketiga, perubahan ini juga berpotensi meningkatkan beban anggaran negara, meskipun pihak TNI menyatakan hal tersebut telah diperhitungkan dalam rencana anggaran.

Namun, perlu dipertimbangkan pula potensi peningkatan jumlah perwira non-job. Meskipun TNI menyatakan telah memperhitungkan hal ini dalam sistem karier, perencanaan yang matang dan transparan tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada dampak negatif yang signifikan.

Secara keseluruhan, perubahan usia pensiun TNI ini merupakan langkah strategis yang perlu dikaji secara komprehensif. Pertimbangan yang matang terhadap berbagai aspek, termasuk anggaran, karier perwira, dan kebutuhan organisasi TNI, sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini.