Sri Mulyani Hitung Peluang Capai Defisit APBN Nol Persen di 2027-2028: Mungkinkah?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang mengkaji target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai defisit APBN nol persen pada 2027-2028. Bisakah terwujud?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kesiapannya untuk mengkaji secara mendalam peluang pencapaian target ambisius defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nol persen. Target signifikan ini diusung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang secara eksplisit berharap Indonesia dapat mencapai kondisi fiskal tanpa defisit pada tahun 2027 atau 2028, sebuah langkah strategis untuk kemandirian ekonomi.

Perhitungan komprehensif akan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan secara cermat kondisi fiskal negara yang dinamis serta berbagai proyeksi tantangan ekonomi global dan domestik. Bendahara negara menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan respons langsung terhadap sinyal kuat dari Presiden terpilih mengenai visi pengelolaan keuangan negara yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa depan.

Kajian ini akan menjadi bagian integral dari perencanaan fiskal jangka menengah, meskipun fokus utama Kemenkeu saat ini masih tertuju pada pengawalan ketat pelaksanaan APBN 2025. Selain itu, persiapan APBN 2026 juga sedang digarap secara intensif. Sri Mulyani berkomitmen untuk melaporkan setiap progres dan hasil analisis ini kepada Presiden, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap perumusan kebijakan fiskal yang diambil.

Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprioritaskan pengawalan ketat terhadap pelaksanaan APBN 2025 yang masih berjalan hingga empat bulan ke depan. Proses ini krusial untuk memastikan stabilitas ekonomi makro dan efektivitas program-program pemerintah yang telah direncanakan demi kesejahteraan rakyat.

Secara paralel, Kemenkeu juga tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2026 yang sudah memasuki tahap sidang tahunan. Tahapan ini penting untuk menyusun anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan nasional.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa meskipun target defisit APBN nol persen adalah cita-cita jangka panjang, langkah-langkah konkret menuju efisiensi dan pengelolaan yang prudent dalam keuangan negara terus dilakukan. Setiap kebijakan fiskal dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperkuat ketahanan fiskal Indonesia.

Arahan dari Presiden untuk mencapai APBN yang seimbang akan menjadi panduan penting dalam perumusan kebijakan fiskal mendatang. Kemenkeu berkomitmen untuk menghitung dan melaporkan secara berkala progres pencapaian target ini kepada pimpinan negara, memastikan setiap langkah diambil dengan perhitungan matang.

Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan harapannya untuk melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tanpa defisit sama sekali. Cita-cita ini disampaikan dalam pidatonya terkait Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan.

Prabowo berharap dapat berdiri di podium pada 2027 atau 2028 untuk mengumumkan keberhasilan pencapaian APBN yang seimbang, sebuah prestasi yang akan menandai era baru kemandirian fiskal. Visi ini mencerminkan komitmen kuat terhadap disiplin fiskal dan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun, dengan target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun. Hal ini menghasilkan defisit sebesar Rp638,8 triliun, atau setara 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya terus melaksanakan efisiensi di setiap aspek belanja negara. Upaya ini bertujuan untuk menekan defisit anggaran serendah mungkin, didukung oleh pembiayaan yang prudent, inovatif, serta berkelanjutan demi masa depan keuangan negara yang lebih kokoh.

Rincian alokasi dalam RAPBN 2026 menunjukkan: