Tahukah Anda? Program Nasional Sekolah Rakyat Ditargetkan Capai 100 Lokasi, Papua Barat Daya Pacu Pembangunan

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bergerak cepat menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat gratis. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak kurang mampu. Bagaimana progresnya?

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan komitmen kuatnya dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini dirancang khusus untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan pemerataan pendidikan di wilayah tersebut. Dengan menyediakan pendidikan gratis, pemerintah berharap dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang, yang seringkali menghadapi tantangan akses pendidikan.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, telah secara tegas menginstruksikan pemerintah kota dan kabupaten di enam wilayah untuk segera menyiapkan lahan. Hal ini menjadi langkah krusial dalam mewujudkan pembangunan Sekolah Rakyat yang akan menjadi tonggak penting bagi masa depan generasi muda di provinsi tersebut.

Dalam upaya mempercepat realisasi program ini, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa kewenangan utama dalam pembangunan Sekolah Rakyat berada di tangan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota. Oleh karena itu, instruksi untuk segera menyiapkan lahan menjadi prioritas utama yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing kepala daerah. Dukungan penuh dari pemerintah pusat dan provinsi telah dipastikan untuk kelancaran proses pembangunan.

Gubernur Kambu mengungkapkan bahwa ia telah mengadakan pertemuan dengan Wali Kota Sorong dan para bupati, di mana semua pihak menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan. Namun, hingga saat ini, pemerintah provinsi masih menanti dokumen proposal resmi mengenai lokasi yang diusulkan. Laporan verbal telah diterima, namun formalitas dokumen menjadi sangat penting.

Pentingnya dokumen proposal lokasi ini ditekankan agar proses pembangunan dapat segera dimulai setelah proposal diteruskan ke pemerintah pusat. Beberapa daerah telah memberikan indikasi awal; Kabupaten Sorong Selatan secara informal telah mengusulkan dua lokasi potensial, sementara Maybrat, Raja Ampat, Sorong, dan Tambrauw masing-masing telah menyarankan satu lokasi. Verifikasi dan persetujuan resmi dari lokasi ini akan menjadi langkah selanjutnya yang krusial.

Pengembangan Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari strategi pemerintahan Papua Barat Daya untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan. Program ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan tingkat partisipasi sekolah di seluruh provinsi, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau dan memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia yang lebih baik.

Secara nasional, program Sekolah Rakyat telah menunjukkan progres yang menjanjikan. Orientasi siswa untuk program ini telah diluncurkan di 63 lokasi pada tanggal 14 Juli 2025. Pemerintah juga berencana untuk menyiapkan 37 lokasi tambahan pada akhir bulan ini, dengan target ambisius untuk membuka total 100 Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025–2026. Ini menunjukkan skala komitmen nasional terhadap program ini.

Inisiatif Sekolah Rakyat ini diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto, khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang tergolong miskin atau sangat miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN). Program sekolah berasrama ini bertujuan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan pemerintah dengan menyediakan pendidikan gratis, berkualitas, serta berfokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai agama, mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah pertama, hingga menengah atas.