Tahukah Anda? Sekolah Rakyat Berbasis Asrama Telah Berjalan Sesuai Kurikulum Pemerintah

Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan program prioritas Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat, berjalan sesuai kurikulum. Bagaimana sistem uniknya?

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengonfirmasi bahwa program Sekolah Rakyat telah berjalan sesuai kurikulum yang disiapkan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Rapat tersebut membahas progres implementasi program pendidikan prioritas ini.

Program Sekolah Rakyat, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo, diharapkan dapat terus berjalan lancar ke depannya. Abdul Mu'ti menekankan bahwa modul pembelajaran di sekolah berbasis asrama ini juga sudah diterapkan. Hal ini menandakan kesiapan akademik program tersebut.

Diluncurkan pada 14 Juli 2025, Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan kurikulum individu. Siswa dapat masuk kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian masing-masing. Ini bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi keluarga prasejahtera.

Kurikulum Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan yang sangat individualistik, menyesuaikan kondisi serta capaian belajar setiap siswa. Sistem ini memungkinkan peserta didik untuk memulai pendidikan kapan saja tanpa harus menunggu awal tahun ajaran baru. Mereka juga dapat menyelesaikan studi sesuai dengan kecepatan dan pemahaman pribadi masing-masing.

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi landasan kurikulum inovatif ini. Pertama, Kurikulum Karakter dan Asrama yang disusun oleh Kementerian Sosial, menekankan pembentukan karakter. Kedua, Kurikulum Formal yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, fokus pada aspek akademik. Ketiga, Kurikulum Pendidikan Agama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, melengkapi pendidikan spiritual siswa.

Saat ini, Sekolah Rakyat membuka pintu bagi siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, serta kebutuhan dasar para siswa sepenuhnya ditanggung oleh negara. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan finansial dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Program Sekolah Rakyat ini ditetapkan secara resmi melalui Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025. Instruksi tersebut secara spesifik mengatur tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Hal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mengatasi isu sosial mendasar.

Sebagai bagian integral dari kebijakan afirmatif pemerintah, Sekolah Rakyat bertujuan mulia untuk memuliakan keluarga miskin dan prasejahtera. Program ini juga berupaya memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling bawah. Diharapkan, inisiatif ini dapat memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Untuk memastikan kelancaran dan efektivitas program, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memimpin rapat terbatas. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Beberapa pejabat yang hadir antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti. Turut hadir pula Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.