Terungkap! Beras Patah di Beras Oplosan Capai 59 Persen, Jauh di Atas Standar Premium

Menteri Pertanian mengungkap hasil uji 10 sampel beras premium medium menunjukkan persentase beras patah di beras oplosan mencapai 59 persen, jauh di atas batas standar 15 persen. Apa dampaknya bagi konsumen?

Jakarta, 16 Agustus 2024 – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, baru-baru ini mengungkapkan temuan mengejutkan terkait kualitas beras yang beredar di pasaran. Dari sepuluh sampel beras premium medium yang diuji di tengah maraknya kasus beras oplosan, diperoleh hasil bahwa campuran beras patah (broken rice) mencapai angka yang sangat tinggi.

Amran menjelaskan, persentase beras patah dalam sampel tersebut berkisar antara 30 hingga 59 persen. Angka ini jauh melampaui standar yang ditetapkan untuk beras premium medium, di mana persentase beras patah seharusnya tidak lebih dari 15 persen.

Temuan ini mengindikasikan adanya praktik curang yang sangat merugikan masyarakat. Konsumen yang membeli beras premium medium dengan harga lebih tinggi justru mendapatkan produk di bawah standar, yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan ketidakpuasan. Praktik ini juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan pasar.

Hasil pengujian yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan bahwa kualitas beras yang dioplos sangat memprihatinkan. Dengan persentase beras patah mencapai 59 persen, beras tersebut tidak layak dikategorikan sebagai beras premium medium. Mentan Amran bahkan menyebut kondisi ini sebagai "ekstrem" karena penyimpangan kualitasnya sangat signifikan.

Kasus beras oplosan ini secara langsung merugikan konsumen. Mereka membayar harga beras premium, namun mendapatkan beras dengan kualitas inferior. Hal ini tidak hanya berdampak pada nilai gizi, tetapi juga pada tekstur dan rasa nasi yang dihasilkan, yang tentu saja mengecewakan.

Pemerintah melalui Kementan terus berupaya menindak tegas praktik-praktik semacam ini. Penemuan ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan terhadap kualitas pangan harus terus ditingkatkan demi melindungi hak-hak konsumen dan menjaga integritas pasar beras di Indonesia.

Sebelumnya, Kementan telah mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras yang menyebabkan kerugian konsumen hingga mencapai angka fantastis, yakni Rp99,35 triliun. Kerugian ini timbul akibat manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi, yang merugikan jutaan rumah tangga di seluruh Indonesia.

Mentan Amran pada Rabu (30/7) juga telah mengumumkan bahwa sebanyak 212 merek beras premium dan medium yang sempat beredar di pasaran terbukti tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Kementan berkomitmen untuk menindak tegas peredaran beras-beras tersebut guna memastikan hanya produk berkualitas yang sampai ke tangan konsumen.

Langkah penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan iklim perdagangan beras yang lebih sehat dan transparan. Dengan menindak pelaku kecurangan, diharapkan tidak ada lagi pihak yang berani memanipulasi kualitas dan harga beras demi keuntungan pribadi.

Penindakan tegas terhadap beras oplosan tidak hanya bertujuan menjaga kualitas beras, tetapi juga mendorong struktur pasar baru yang lebih sehat. Mentan Amran mencatat bahwa konsumen kini cenderung lebih memilih pasar tradisional, sementara penggilingan gabah rakyat mendapatkan ruang usaha yang lebih luas.

Perubahan perilaku belanja masyarakat ini didasari oleh kepercayaan konsumen terhadap pasar tradisional yang menawarkan harga lebih murah, transparan, dan terbuka. Sebagai contoh, harga beras premium di pasar atau ritel modern bisa mencapai Rp17.000–Rp18.000 per kilogram, sedangkan di pasar tradisional, harga beras premium hanya sekitar Rp13.000 per kilogram.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penindakan terhadap beras oplosan berhasil mengubah pola distribusi dan perilaku belanja masyarakat. Konsumen menjadi lebih cerdas dalam memilih tempat pembelian, dan pasar tradisional kembali menjadi pilihan utama karena kejelasan harga dan kualitas yang lebih terjamin.